JAKARTA - Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh tidak hanya merusak permukiman warga, tetapi juga berdampak serius terhadap keberlangsungan layanan kesehatan.
Dalam situasi krisis seperti ini, keberadaan fasilitas medis menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. Menyadari kondisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum mengambil langkah cepat dengan membangun dua puskesmas darurat agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan.
Pembangunan puskesmas darurat ini menjadi bagian dari respons kemanusiaan pascabencana. Fokus utama pemerintah adalah memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh layanan kesehatan yang layak, sekaligus memberikan ruang kerja yang aman dan memadai bagi tenaga medis yang bertugas di lapangan.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa sektor kesehatan tidak boleh terhenti meskipun berada dalam kondisi darurat. Menurutnya, kehadiran puskesmas darurat menjadi solusi sementara yang krusial sebelum fasilitas permanen dapat kembali difungsikan secara normal.
“Dalam kondisi darurat, pelayanan kesehatan tidak boleh terhenti. Puskesmas darurat ini kami bangun agar masyarakat terdampak tetap mendapatkan layanan kesehatan yang layak, sekaligus memberikan ruang kerja yang aman bagi tenaga medis,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Respons Cepat Infrastruktur Kesehatan Pascabencana
Kementerian PU menetapkan pembangunan dua puskesmas darurat di Provinsi Aceh sebagai prioritas utama. Kedua fasilitas tersebut berada di wilayah yang terdampak cukup parah, yakni Puskesmas Darurat Laklak di Kabupaten Aceh Tenggara dan Puskesmas Darurat Lokop di Kabupaten Aceh Timur.
Langkah ini diambil setelah sejumlah fasilitas kesehatan eksisting mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang. Di beberapa lokasi, bangunan puskesmas tidak lagi dapat difungsikan secara optimal sehingga pelayanan kesehatan harus dilakukan secara terbatas.
Pemerintah memandang bahwa infrastruktur kesehatan merupakan elemen vital dalam fase tanggap darurat. Tanpa fasilitas yang memadai, risiko penurunan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak akan semakin besar.
Oleh karena itu, pembangunan puskesmas darurat dirancang agar dapat segera difungsikan meskipun bersifat sementara. Fasilitas ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat hingga proses pemulihan pascabencana berjalan lebih stabil.
Progres Puskesmas Darurat Lokop Capai 75 Persen
Berdasarkan data progres fisik per 29 Januari 2026, pembangunan Puskesmas Darurat Lokop di Desa Jering, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, telah mencapai 75 persen. Pekerjaan pembangunan fasilitas ini dimulai sejak 15 Januari 2026.
Target penyelesaian Puskesmas Darurat Lokop ditetapkan pada Februari 2026 atau sebelum memasuki bulan Ramadhan. Saat ini, fokus pekerjaan berada pada tahap penyelesaian bangunan agar puskesmas dapat segera difungsikan melayani masyarakat.
Keberadaan Puskesmas Darurat Lokop diharapkan mampu mengembalikan akses layanan kesehatan yang sebelumnya terganggu akibat kerusakan fasilitas. Masyarakat sekitar selama ini harus menempuh upaya ekstra untuk mendapatkan layanan medis yang layak.
Dengan progres pembangunan yang sudah mendekati tahap akhir, pemerintah optimistis puskesmas ini dapat segera beroperasi dan menjadi penopang utama layanan kesehatan di wilayah terdampak.
Pembangunan Puskesmas Darurat Laklak Terus Dikebut
Sementara itu, pembangunan Puskesmas Darurat Laklak di Desa Lawe Mengkudu, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, juga terus berjalan. Hingga akhir Januari 2026, progres fisik pembangunan telah mencapai sekitar 35 persen.
Pembangunan Puskesmas Darurat Laklak dimulai pada 23 Januari 2026 dan ditargetkan rampung pada Februari 2026. Saat ini, pekerjaan difokuskan pada pembangunan instalasi sanitasi serta rangka struktur bangunan.
Sebelum adanya puskesmas darurat, pelayanan kesehatan di wilayah ini dilakukan dalam kondisi yang sangat terbatas. Kerusakan fasilitas akibat bencana membuat tenaga medis harus bekerja dengan sarana yang minim.
Dengan hadirnya Puskesmas Darurat Laklak, diharapkan pelayanan kesehatan dapat kembali berjalan lebih normal, aman, dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat maupun petugas medis.
Standar Teknis Tetap Jadi Prioritas Utama
Kementerian PU memastikan bahwa pembangunan puskesmas darurat tetap mengacu pada standar teknis yang memadai. Meskipun bersifat sementara, fasilitas ini dirancang agar aman, fungsional, dan memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatan.
Aspek sanitasi, struktur bangunan, serta tata ruang menjadi perhatian utama agar puskesmas dapat digunakan secara optimal. Hal ini penting untuk mencegah munculnya masalah kesehatan baru di tengah kondisi pascabencana.
Pemerintah juga menekankan bahwa puskesmas darurat bukan sekadar bangunan fisik, tetapi bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang harus berjalan berkelanjutan hingga kondisi benar-benar pulih.
Dengan standar teknis yang baik, puskesmas darurat diharapkan mampu melayani masyarakat secara maksimal selama masa transisi pemulihan.
Menjaga Layanan Kesehatan Tetap Berjalan Normal
Bencana banjir bandang yang melanda Aceh menyebabkan sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan berat. Di beberapa lokasi, pelayanan kesehatan sempat dilakukan di bangunan puskesmas yang baru selesai dibersihkan dari lumpur.
Kondisi tersebut tentu tidak ideal untuk jangka panjang. Oleh karena itu, pembangunan puskesmas darurat menjadi solusi cepat agar layanan kesehatan tidak terhenti dan masyarakat tetap terlindungi.
Langkah Kementerian PU ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat terdampak bencana. Infrastruktur kesehatan ditempatkan sebagai kebutuhan dasar yang harus segera dipulihkan.
Dengan rampungnya dua puskesmas darurat ini, diharapkan masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dapat kembali memperoleh pelayanan kesehatan secara normal, aman, dan berkelanjutan, sambil menunggu pemulihan fasilitas permanen di masa mendatang.
