JAKARTA - Di tengah besarnya tantangan pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, keberhasilan program perumahan nasional tidak hanya ditentukan oleh anggaran atau kebijakan teknis.
Faktor kepercayaan publik justru menjadi fondasi utama agar seluruh program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Hal inilah yang ditekankan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam berbagai kesempatan.
Menurut Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, integritas, kolaborasi, serta kepercayaan masyarakat merupakan modal paling penting dalam menjalankan program perumahan berskala nasional. Program ini dinilai terlalu besar dan kompleks jika dikerjakan secara individual, sehingga membutuhkan kerja bersama yang solid dan terkoordinasi.
Ara menegaskan bahwa pendekatan kolektif menjadi kunci agar target pembangunan perumahan dapat dicapai dengan cepat dan bersih. Ia menilai, tanpa kepercayaan publik, program sebesar apa pun akan sulit diwujudkan secara optimal dan berkelanjutan.
Superteam Jadi Fondasi Kerja Kementerian PKP
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Maruarar Sirait menegaskan bahwa Kementerian PKP tidak berorientasi pada figur tunggal. Ia menekankan pentingnya membangun tim kerja yang kuat dan saling melengkapi.
“Kita tidak sedang mencari superman. Yang kita bangun adalah superteam. Program perumahan ini terlalu besar jika dikerjakan sendiri-sendiri, harus dikerjakan bersama, cepat, dan solid,” ujar Ara.
Menurutnya, konsep superteam mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor, baik di internal kementerian maupun dengan berbagai pemangku kepentingan. Kerja bersama ini dinilai mampu mempercepat realisasi program perumahan rakyat yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Pendekatan tersebut juga diharapkan mampu meminimalkan ego sektoral dan memperkuat sinergi, sehingga seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan program berjalan lebih efisien.
Dukungan Politik Jadi Cerminan Kepercayaan Besar
Ara menyebut bahwa tingkat kepercayaan terhadap Kementerian PKP saat ini sangat besar. Hal itu tercermin dari dukungan kuat Presiden, DPR RI, serta Satuan Tugas Perumahan terhadap berbagai program yang dijalankan.
Kepercayaan tersebut tidak datang tanpa alasan. Pemerintah menilai Kementerian PKP mampu menunjukkan kinerja yang sejalan dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Salah satu indikator nyata dari kepercayaan tersebut adalah peningkatan anggaran yang signifikan. Anggaran Kementerian PKP melonjak hampir 100 persen, dari sekitar Rp5 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp10 triliun.
Bagi Ara, peningkatan anggaran ini bukan sekadar tambahan dana, melainkan amanah besar yang harus dijaga dengan kinerja yang transparan dan bertanggung jawab.
Anggaran Besar Harus Dibalas Kinerja Bersih
Dengan lonjakan anggaran yang signifikan, Ara mengingatkan seluruh jajaran Kementerian PKP untuk bekerja lebih cepat, bersih, dan inovatif. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikelola harus benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata.
“Kepercayaan sebesar ini harus kita jaga. Kita harus bekerja cepat, bekerja bersih, dan bekerja dengan terobosan untuk kepentingan rakyat,” kata Ara.
Menurutnya, terobosan kebijakan sangat dibutuhkan agar program perumahan tidak hanya mengejar angka, tetapi juga menjawab persoalan mendasar seperti kualitas bangunan, aksesibilitas, dan keberlanjutan kawasan permukiman.
Ara menilai bahwa kepercayaan publik akan terus terjaga jika masyarakat dapat merasakan langsung hasil kerja pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.
Komitmen Tegas terhadap Antikorupsi
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar Sirait menyampaikan peringatan keras terkait komitmen antikorupsi di lingkungan Kementerian PKP. Ia menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi praktik penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan program perumahan.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Di Kementerian PKP, tidak ada tebang pilih. Siapa pun yang melanggar akan kami tindak tegas,” tegasnya.
Ara menilai bahwa besarnya anggaran dan sifat strategis program perumahan menuntut kepemimpinan yang memberi teladan. Selain itu, sistem pengendalian internal yang kuat juga diperlukan agar tidak membuka celah penyimpangan.
Budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas menjadi syarat mutlak agar kepercayaan publik tidak luntur dan program perumahan dapat berjalan sesuai tujuan.
Apresiasi Istana dan Makna Program Perumahan
Sebagai informasi, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari turut mengapresiasi capaian Kementerian PKP yang dinilai berhasil melampaui target pembangunan perumahan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Qodari menegaskan bahwa program perumahan rakyat tidak semata-mata soal target angka atau proyek fisik. Menurutnya, pembangunan perumahan merupakan bagian dari ikhtiar besar pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ia menilai rumah yang layak dan terjangkau menjadi pintu masuk utama agar masyarakat kecil dapat hidup lebih aman, lebih sehat, dan lebih bermartabat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan secara langsung kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Melalui kerja kolektif, integritas, dan kepercayaan publik yang terjaga, Kementerian PKP berharap program perumahan nasional dapat terus berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.