JAKARTA - Pemulihan pascabencana tidak selalu dimulai dari pembangunan fisik yang bersifat darurat semata.
Di Aceh, pemerintah memilih langkah strategis dengan menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama kebangkitan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui percepatan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa investasi pada manusia menjadi prioritas jangka panjang, terutama bagi wilayah yang terdampak banjir bandang.
Langkah ini bukan hanya bertujuan menghadirkan kembali ruang belajar yang layak, tetapi juga menjadi upaya konkret memutus mata rantai kemiskinan. Infrastruktur pendidikan yang memadai diyakini mampu membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan di Aceh.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, fasilitas pendidikan yang baik adalah fondasi utama dalam mencetak generasi unggul dan berdaya saing.
“Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan sekolah rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar segera dimanfaatkan masyarakat,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Sekolah Rakyat sebagai Pilar Pemulihan Pascabencana
Pembangunan Sekolah Rakyat tahap II di Provinsi Aceh diposisikan sebagai simpul pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana. Kehadiran sekolah permanen diharapkan mampu mengembalikan rasa aman dan harapan, terutama bagi anak-anak yang sempat kehilangan akses pendidikan akibat rusaknya fasilitas sekolah sebelumnya.
Selain sebagai tempat belajar, Sekolah Rakyat dirancang menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda Aceh agar tidak tertinggal dalam proses pembangunan nasional. Pemerintah menilai bahwa pemulihan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika pendidikan menjadi bagian integral dari strategi rekonstruksi wilayah terdampak.
Dengan pendekatan ini, pembangunan sekolah tidak lagi dipandang sekadar proyek fisik, melainkan sebagai investasi sosial yang dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat setempat.
Skema Pekerjaan dan Nilai Investasi Nasional
Pembangunan Sekolah Rakyat tahap II di Aceh dilaksanakan melalui dua paket pekerjaan utama, yaitu Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2. Total nilai kontrak dari kedua paket tersebut mencapai sekitar Rp1,53 triliun.
Seluruh pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025–2026. Untuk paket Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1, pekerjaan dilaksanakan oleh konsorsium PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Sementara itu, paket Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Kedua paket pekerjaan berada di bawah tanggung jawab Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU.
Sebaran Lokasi dan Progres Pembangunan
Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kota Lhokseumawe. Berdasarkan data progres fisik per 30 Januari 2026, pembangunan paket ini telah mencapai 2,81 persen secara keseluruhan.
Pekerjaan konstruksi Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dilaksanakan selama 240 hari kalender. Proyek ini dimulai pada 28 November 2025 dan ditargetkan rampung pada 25 Juli 2026, dengan nilai kontrak sebesar Rp782,29 miliar.
Sementara itu, Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 mencakup wilayah Kabupaten Nagan Raya, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil. Progres fisik keseluruhan paket ini tercatat sebesar 1,70 persen.
Paket Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 memiliki nilai kontrak Rp757,05 miliar dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender. Pembangunan dimulai pada 18 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada 14 Agustus 2026.
Melanjutkan Program Nasional Sekolah Rakyat
Pembangunan Sekolah Rakyat tahap II di Aceh merupakan kelanjutan dari program nasional yang telah dijalankan pemerintah sebelumnya. Pada 2025, sebanyak 164 Sekolah Rakyat Rintisan tahap I telah berhasil diselesaikan dan difungsikan di berbagai wilayah.
Keberhasilan tahap I menjadi pijakan penting bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan sekolah secara permanen pada tahap berikutnya. Tahap II dirancang dengan skala yang lebih besar dan kualitas bangunan yang lebih baik, sehingga mampu menjawab kebutuhan pendidikan jangka panjang.
Sekolah Rakyat tahap II dibangun di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Penyediaan lahan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan pendidikan.
Infrastruktur Pendidikan untuk Generasi Masa Depan
Melalui percepatan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II, Kementerian PU menegaskan peran infrastruktur pendidikan sebagai motor penggerak pembangunan manusia. Di tengah upaya pemulihan pascabencana, kehadiran sekolah permanen menjadi simbol kebangkitan dan harapan baru bagi masyarakat Aceh.
Pemerintah berharap, dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas, anak-anak Aceh dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman. Lebih dari itu, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing daerah.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berbicara soal jalan dan jembatan, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Dengan komitmen yang konsisten, Sekolah Rakyat di Aceh diharapkan mampu menjadi fondasi kuat bagi generasi penerus yang lebih unggul dan berdaya saing.\