Infrastruktur

Prioritas Infrastruktur Dan Pengendalian Banjir Dalam RKPD HSU Tahun 2027

Prioritas Infrastruktur Dan Pengendalian Banjir Dalam RKPD HSU Tahun 2027
Prioritas Infrastruktur Dan Pengendalian Banjir Dalam RKPD HSU Tahun 2027

JAKARTA - Arah pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai difokuskan pada kebutuhan mendasar masyarakat. 

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027, isu infrastruktur dan penanggulangan banjir menjadi perhatian utama. Perencanaan ini dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan.

Musrenbang tingkat Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Banjang menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan menyampaikan usulan prioritas. Forum tersebut digelar sebagai bagian dari tahapan penyusunan RKPD 2027. Berbagai sektor strategis menjadi sorotan demi mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan.

Pengembangan sumber daya unggulan yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat menjadi salah satu fokus pembahasan. Pemerintah daerah menilai potensi lokal harus dimaksimalkan agar pembangunan lebih terarah. Dengan pendekatan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata.

"Sesuai dengan tema yang kita usung artinya Pembangunan kedepan perlu bertumpu pada kekuatan lokal yang kita miliki," kata Camat Amuntai Tengah, Yudhi Rifani pada Selasa, 24 Februari 2026 lalu. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menggali potensi daerah sebagai fondasi pembangunan.

Penguatan Potensi Kecamatan Amuntai Tengah

Kecamatan Amuntai Tengah memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Wilayah ini dikenal memiliki beragam potensi yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Mulai dari sumber daya manusia produktif hingga sektor perdagangan yang berkembang.

Selain itu, keberadaan UMKM, perikanan, dan pertanian menjadi penopang utama ekonomi lokal. Sektor tersebut selama ini berperan besar dalam menjaga stabilitas pendapatan masyarakat. Optimalisasi seluruh potensi itu dinilai penting untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

"Potensi tersebut perlu dioptimalkan dengan cara pengelolaan yang terarah unggul dan berkelanjutan," ujarnya. Penegasan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah kecamatan dalam mendorong pembangunan yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkesinambungan.

Dalam forum Musrenbang, tercatat sebanyak 100 usulan masuk dalam pembahasan RKPD. Dari jumlah tersebut, terdapat lima prioritas utama yang menjadi perhatian khusus. Usulan itu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di tingkat kecamatan.

Perbaikan Infrastruktur Dan Kesejahteraan Sosial

Lima prioritas utama dari Kecamatan Amuntai Tengah meliputi perbaikan infrastruktur, pelatihan, sarana prasarana, perbaikan rumah tidak layak huni, serta bantuan sosial. Infrastruktur menjadi sorotan karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.

Peningkatan kualitas jalan, drainase, dan fasilitas umum diharapkan mampu mendukung kegiatan perdagangan maupun distribusi hasil pertanian. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia.

Perbaikan rumah tidak layak huni dan bantuan sosial juga masuk daftar prioritas. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu. Dengan hunian yang layak, kesehatan dan produktivitas warga diharapkan ikut meningkat.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga sosial. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Fokus Penanganan Banjir Di Kecamatan Banjang

Sementara itu, Kecamatan Banjang mengusulkan 42 prioritas pembangunan dalam Musrenbang. Usulan tersebut mencakup perbaikan infrastruktur, sosialisasi budaya, dan penguatan ekonomi lokal. Namun, penanganan banjir menjadi salah satu isu yang paling disorot.

Sekretaris Camat Banjang, Ahmad Ma'arif, menegaskan bahwa persoalan banjir memerlukan perhatian serius. Kondisi geografis dan intensitas curah hujan membuat wilayah ini rentan terdampak genangan. Karena itu, langkah mitigasi dan penanggulangan harus menjadi prioritas.

"Selain perihal banjir, sebagai kawasan pertanian yang produktif, akses jalan dan jembatan penghubung perlu pembangunan dan perbaikan agar pertanian dapat berjalan dengan mudah dan lancar," katanya. Infrastruktur penghubung dinilai krusial untuk memperlancar distribusi hasil pertanian.

Sebagai kawasan pertanian produktif, Banjang sangat bergantung pada aksesibilitas. Jalan dan jembatan yang memadai akan mempercepat mobilitas barang serta meningkatkan efisiensi biaya. Dengan demikian, kesejahteraan petani dapat terdorong lebih baik.

Arah Kebijakan Strategis Pembangunan HSU

Sebelumnya, Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani berharap seluruh usulan benar benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia menekankan pentingnya menyusun prioritas yang tepat sasaran. Pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD 2027. Di antaranya peningkatan kualitas infrastruktur, penataan permukiman, serta penguatan sektor UMKM. Ketiga aspek tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kemudian yang lainnya terkait peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan," katanya. "Serta pengendalian banjir perlu menjadi perhatian kita bersama dalam penyusunan prioritas pembangunan tahun 2027." Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan menyeluruh.

Melalui Musrenbang tingkat kecamatan, aspirasi masyarakat diharapkan terakomodasi dalam kebijakan daerah. Infrastruktur yang lebih baik, penanganan banjir yang efektif, serta penguatan ekonomi lokal menjadi fondasi pembangunan 2027. Dengan perencanaan matang, Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan mampu tumbuh lebih tangguh dan berkelanjutan.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index