JAKARTA - Aktivitas belajar mengajar di wilayah kepulauan Kota Sorong menghadapi tantangan baru pada awal 2026.
Fasilitas transportasi laut gratis yang sebelumnya dijanjikan pemerintah daerah tidak lagi berjalan. Dampaknya langsung dirasakan para guru yang harus kembali mengeluarkan biaya pribadi.
Tanpa dukungan resmi, tenaga pendidik yang bertugas di Pulau Soop dan Pulau Raam kini patungan demi memastikan kegiatan sekolah tetap berlangsung. Mereka mengaku sejak Januari hingga Februari 2026 tidak lagi menerima bantuan transportasi laut. Kondisi ini berbeda dengan tahun sebelumnya ketika biaya sewa perahu dibayarkan rutin setiap bulan.
Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait keberlanjutan pelayanan pendidikan di wilayah pesisir. Akses menuju pulau hanya dapat ditempuh melalui jalur laut. Tanpa subsidi transportasi, beban operasional sepenuhnya ditanggung para guru.
“Kami guru-guru kepulauan di Pulau Soop dan Pulau Raam dari Januari sampai Februari bayar ongkos perahu sendiri. Padahal tahun lalu sudah diberikan oleh Pak Wali Kota bahwa perahu untuk guru-guru kepulauan itu gratis,” ungkap salah satu guru yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis 26 Februari 2026.
Beban Biaya Ditanggung Bersama
Para guru menyebut pembayaran terakhir kepada pemilik perahu dilakukan pada Desember 2025 sebelum masa libur panjang sekolah. Setelah itu belum ada kejelasan lanjutan mengenai mekanisme maupun waktu pencairan anggaran. Ketidakpastian tersebut membuat mereka harus mengambil inisiatif sendiri.
Untuk menjaga kelangsungan proses belajar mengajar, para guru sepakat mengumpulkan dana pribadi. Setiap orang menyetor sekitar Rp200 ribu guna menutup biaya sewa perahu. Cara ini ditempuh agar siswa tetap mendapatkan hak pendidikan tanpa gangguan.
Biaya carter perahu pulang pergi menuju Pulau Soop berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp350 ribu per perjalanan. Meski berangkat bersama dalam satu rombongan, sistem pembayaran tetap dihitung sewa penuh. Kondisi ini membuat pengeluaran menjadi cukup besar.
Bagi tenaga pendidik, pengeluaran rutin tersebut terasa memberatkan. Selain tugas mengajar, mereka juga harus menghadapi tantangan geografis dan cuaca yang tidak menentu. Transportasi laut menjadi satu satunya jalur yang bisa diandalkan.
Tantangan Mengajar Di Wilayah Kepulauan
Wilayah kepulauan seperti Pulau Soop dan Pulau Raam memiliki karakteristik geografis tersendiri. Aksesibilitas sangat bergantung pada kondisi laut. Saat cuaca kurang bersahabat, perjalanan menjadi lebih berisiko dan memakan waktu.
Tanpa dukungan fasilitas resmi, potensi keterlambatan bahkan terganggunya aktivitas belajar mengajar semakin besar. Guru harus menyesuaikan jadwal dengan ketersediaan perahu dan kondisi alam. Hal ini menambah beban psikologis di luar tanggung jawab mengajar.
Para guru berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian. Mereka menilai keberlanjutan dukungan transportasi sangat penting bagi stabilitas pendidikan. Tanpa kebijakan yang konsisten, kualitas layanan pendidikan bisa terdampak.
Situasi ini juga memunculkan pertanyaan mengenai pemerataan akses pendidikan di daerah pesisir. Di tengah upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dukungan operasional menjadi faktor krusial.
Tanggapan Dinas Pendidikan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Yuli Kirihio, saat dikonfirmasi menyatakan persoalan tersebut masih dalam tahapan administrasi internal. Ia menyebut dinas belum sempat berkomunikasi langsung dengan para guru terkait persoalan ini.
“Iya jadi begini, ini kan kita dinas belum bicara sama mereka. Mereka itu sering begitu, apa-apa pikir naikkan. Kita juga terkendala dengan pelaporan dan hal-hal internal yang belum kita sampaikan. Harusnya tidak angkat-angkat sampai seperti itu,” ujarnya dengan nada kesal.
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti sejauh mana proses pembayaran di bagian keuangan. Mekanisme pencairan disebut harus melalui tahapan administrasi yang berlaku. Proses tersebut tidak dapat dilakukan secara instan.
“Saya juga belum tahu prosesnya sudah sampai di mana di keuangan. Itu mekanismenya ada di dinas. Semua berproses. Kita ini bukan langsung ada orang langsung bayar, tapi masih melalui tahapan administrasi,” katanya.
Kepastian Anggaran Masih Menunggu Proses
Terkait kepastian waktu pencairan anggaran transportasi laut bagi guru kepulauan, Yuli menegaskan belum dapat memastikan jadwal pembayaran. Semua bergantung pada penyelesaian proses administrasi yang sedang berjalan.
“Saya tidak bisa janji kapan pembayaran itu dilakukan, tergantung proses. Kalau prosesnya sudah selesai, pasti dibayar,” tambahnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hingga kini belum ada tenggat waktu yang jelas.
Bagi para guru, ketidakpastian ini menambah beban di tengah tanggung jawab mendidik generasi muda. Mereka tetap menjalankan tugas meski harus mengeluarkan biaya pribadi. Komitmen tersebut menjadi bukti dedikasi terhadap dunia pendidikan.
Situasi ini kembali mengingatkan pentingnya konsistensi kebijakan pelayanan pendidikan di wilayah kepulauan. Dukungan transportasi bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan utama. Para guru berharap pemerintah daerah segera memberikan kejelasan agar aktivitas pendidikan di kepulauan tidak terdampak lebih jauh.
