JAKARTA - Pemerintah pusat kembali memperkuat koordinasi nasional dengan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Agenda strategis ini menjadi ruang pertemuan penting antara pusat dan daerah dalam menyamakan langkah pembangunan. Rakornas tersebut dijadwalkan dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pembukaan Rakornas akan berlangsung di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026. Kegiatan tahunan yang digelar Kementerian Dalam Negeri ini diposisikan sebagai momentum konsolidasi nasional. Fokus utamanya adalah menyelaraskan kebijakan agar pelaksanaan pemerintahan berjalan efektif dan terintegrasi.
Dalam forum ini, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan evaluasi kinerja pemerintahan sepanjang tahun 2025. Selain itu, arah kebijakan strategis untuk mendorong kinerja pemerintahan tahun 2026 juga akan dipaparkan. Rakornas diharapkan menjadi pijakan awal bagi penguatan program nasional.
Evaluasi Kinerja dan Arah Strategis Pemerintahan
Rakornas 2026 memiliki peran penting dalam menilai capaian pemerintahan selama satu tahun terakhir. Presiden Prabowo akan menyampaikan catatan evaluatif atas kinerja kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Evaluasi ini menjadi dasar perumusan kebijakan lanjutan yang lebih terukur.
Selain evaluasi, Presiden juga akan memaparkan strategi pemerintahan ke depan. Penekanan diberikan pada efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional. Pemerintah pusat berharap daerah mampu menerjemahkan kebijakan tersebut secara konkret sesuai karakter wilayah masing-masing.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan nasional. Dengan evaluasi yang terbuka dan arah kebijakan yang jelas, pusat dan daerah diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan agenda pembangunan.
Fokus Program Prioritas Menuju Indonesia Emas
Rakornas 2026 mengusung misi besar mempercepat implementasi program prioritas nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Salah satu fokus utama yang ditekankan adalah pencapaian kedaulatan pangan dan energi. Dua sektor ini dipandang sebagai fondasi ketahanan nasional jangka panjang.
Selain itu, penguatan ekonomi yang produktif dan inklusif juga menjadi sorotan utama. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka ambisius sebesar 8 persen. Target ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Pencapaian target tersebut sangat bergantung pada keselarasan kebijakan pusat dan daerah. Oleh karena itu, Rakornas menjadi forum penting untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu visi dan arah yang sama.
Peran Kepala Daerah dan Forkopimda
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan target nasional. Kepala daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memiliki peran strategis sebagai penggerak utama di wilayah masing-masing. Mereka menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal.
Dalam Rakornas ini, peran aktif kepala daerah dan Forkopimda kembali ditekankan. Pemerintah pusat mendorong agar kebijakan yang disepakati tidak berhenti pada tataran perencanaan. Implementasi di lapangan menjadi ukuran utama keberhasilan program.
Rakornas juga berfungsi sebagai forum penyamaan persepsi. Dengan pemahaman yang seragam, program pusat dan daerah diharapkan berjalan selaras dan saling memperkuat, bukan tumpang tindih.
Ribuan Peserta dari Seluruh Indonesia
Rakornas Pemerintahan Pusat dan Daerah 2026 diperkirakan akan dihadiri sekitar 4.487 peserta. Peserta berasal dari berbagai unsur pemerintahan di seluruh Indonesia. Kehadiran mereka mencerminkan besarnya kepentingan forum ini dalam sistem pemerintahan nasional.
Peserta terdiri dari pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, serta wali kota. Selain itu, pimpinan DPRD dan unsur Forkopimda juga dijadwalkan hadir. Kehadiran lintas sektor ini memperkuat fungsi Rakornas sebagai forum koordinasi nasional.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Rakornas diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan strategis. Kesepakatan tersebut menjadi dasar sinergi kebijakan yang berdampak langsung pada pembangunan daerah.
Diskusi Tematik dan Harapan Kolaborasi Berkelanjutan
Untuk memperkaya materi koordinasi, Kemendagri menghadirkan narasumber dari jajaran Kabinet Merah Putih. Narasumber terdiri dari Menteri Koordinator, para Menteri, hingga pimpinan lembaga negara. Unsur TNI dan Polri juga dilibatkan dalam diskusi strategis.
Pembahasan Rakornas dibagi ke dalam sejumlah sesi tematik. Isu yang diangkat meliputi sinergi kebijakan ekonomi dan energi, strategi kedaulatan pangan berkelanjutan, serta penguatan stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah. Setiap sesi dirancang untuk mendorong dialog yang konstruktif.
Melalui Rakornas ini, pemerintah berharap terbangun kolaborasi yang lebih solid antara pusat dan daerah. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata. Tujuan akhirnya adalah mendorong kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.