JAKARTA - Perbedaan penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah kembali terjadi di Indonesia pada 2026.
Namun di tengah dinamika tersebut, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar justru mengajak umat Islam melihatnya sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan. Ia menekankan bahwa pengalaman bangsa menghadapi perbedaan telah teruji dan tetap melahirkan persatuan yang kokoh.
Dalam keterangannya, Nasaruddin meminta masyarakat tidak memperuncing perbedaan yang muncul. Baginya, perbedaan awal Ramadhan merupakan bagian dari realitas yang sudah berulang kali terjadi. Indonesia, menurut dia, telah lama hidup dalam keragaman dan tetap mampu menjaga keutuhan.
Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin dalam jumpa pers sidang isbat 1 Ramadhan 1447 H. Acara tersebut digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Jakarta Pusat, pada Selasa. Dalam forum resmi itu, pemerintah mengumumkan hasil pemantauan hilal sekaligus menetapkan awal puasa.
"Indonesia sudah berpengalaman berbeda, tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah," tutur Nasaruddin dalam jumpa pers sidang isbat 1 Ramadhan 1447 H, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa.
Harapan Kebersamaan di Tengah Perbedaan
Nasaruddin berharap keputusan sidang isbat yang telah disepakati bersama dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia. Ia menilai bahwa hasil tersebut bukan sekadar ketetapan administratif, melainkan cerminan ikhtiar kolektif menjaga harmoni. Pemerintah ingin memastikan proses penentuan awal Ramadhan berlangsung transparan dan akuntabel.
Sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin juga menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan antarumat Islam. Ia menyadari bahwa perbedaan metode penetapan awal bulan kerap memunculkan ragam respons di masyarakat. Namun, ia menegaskan agar hal itu tidak mengarah pada perpecahan.
"Seandainya ada di antara umat Islam yang mungkin akan melakukan hal yang berbeda, sesuai kami mengimbau pada seluruh masyarakat, mari perbedaan tidak menyebabkan berpisah atau dalam arti negatif," kata dia.
Menurutnya, sikap saling menghormati menjadi kunci utama. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pilihan dalam memulai ibadah puasa hendaknya disikapi dengan kedewasaan. Dengan demikian, suasana Ramadhan tetap dipenuhi nilai persaudaraan dan kedamaian.
Keputusan Pemerintah dan Kriteria MABIMS
Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 2026 Masehi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan tersebut diambil setelah hasil pemantauan hilal di berbagai titik di Indonesia tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sidang isbat mempertimbangkan data hisab dan rukyat secara komprehensif sebelum mengumumkan keputusan resmi.
Kriteria yang digunakan adalah standar MABIMS, yang menjadi pedoman pemerintah Indonesia. Berdasarkan kriteria MABIMS, tinggi hilal minimum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat. Standar ini disepakati oleh negara-negara anggota forum tersebut untuk menjaga keseragaman metode penentuan awal bulan hijriah.
Namun, hasil pemantauan menunjukkan sudut elongasi masih sangat minim. Data yang diperoleh mencatat angka antara 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Dengan kondisi tersebut, hilal dinyatakan belum memenuhi syarat visibilitas sesuai kriteria MABIMS.
"Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026," ujar Nasaruddin.
Keputusan itu diambil setelah melalui pembahasan bersama para ahli falak, perwakilan ormas Islam, serta instansi terkait. Pemerintah menegaskan bahwa proses tersebut dilakukan secara terbuka dan ilmiah. Hasilnya kemudian diumumkan kepada publik sebagai pedoman pelaksanaan ibadah puasa.
Penetapan Muhammadiyah dan Pendekatan Global
Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026. Penetapan tersebut didasarkan pada penggunaan Kalender Hijriah Global Tunggal yang kini sepenuhnya diadopsi organisasi tersebut. Dengan metode ini, Muhammadiyah tidak lagi bergantung pada rukyat lokal di masing-masing wilayah.
Melalui pendekatan astronomi global, Muhammadiyah menerapkan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Artinya, awal bulan hijriah ditentukan secara seragam tanpa dipengaruhi lokasi geografis suatu negara. Sistem ini diyakini memberikan kepastian kalender dan memudahkan perencanaan ibadah.
Perbedaan antara keputusan pemerintah dan Muhammadiyah pun kembali terjadi pada Ramadhan tahun ini. Meski demikian, kedua pihak sama-sama berpegang pada metode yang diyakini sah secara syariat dan ilmiah. Perbedaan tersebut bukan hal baru dalam dinamika kehidupan beragama di Indonesia.
Nasaruddin kembali menegaskan bahwa perbedaan ini harus dipandang sebagai kekayaan khazanah keislaman. Ia mengajak seluruh umat Islam untuk tetap menjaga persaudaraan. Baginya, yang terpenting adalah semangat menjalankan ibadah dengan penuh ketulusan dan saling menghormati.
Dengan demikian, awal Ramadhan 2026 menjadi momentum refleksi bagi umat Islam Indonesia. Di tengah perbedaan metode dan tanggal, pesan persatuan tetap digaungkan. Pemerintah maupun organisasi keagamaan diharapkan terus membangun komunikasi demi menjaga harmoni bangsa.
