JAKARTA - Pemulihan infrastruktur pascabencana di wilayah Sumatera menunjukkan perkembangan signifikan dan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan aktivitas masyarakat.
Setelah sempat terganggu akibat bencana alam, akses jalan dan jembatan nasional kini kembali berfungsi normal, memastikan mobilitas warga serta distribusi logistik berjalan tanpa hambatan. Pemerintah menegaskan bahwa percepatan pemulihan ini menjadi prioritas utama demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi daerah terdampak.
Langkah cepat yang dilakukan berbagai pihak, mulai dari kementerian terkait hingga dukungan aparat dan masyarakat, membuktikan bahwa penanganan bencana tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga pada pemulihan jangka menengah dan panjang. Infrastruktur yang pulih menjadi kunci agar roda kehidupan masyarakat dapat kembali berputar.
Akses jalan dan jembatan nasional dipastikan kembali berfungsi
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa seluruh jalan dan jembatan nasional di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera telah kembali berfungsi secara normal. Pembaruan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa, sebagai laporan resmi penanganan bencana di sektor bina marga.
Dody menjelaskan bahwa total infrastruktur yang terdampak mencakup 99 ruas jalan nasional dan sekitar 33 jembatan nasional. Upaya pemulihan dilakukan secara intensif agar konektivitas antarwilayah dapat segera dipulihkan, mengingat peran vital jalan dan jembatan dalam menopang kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Per 30 Desember 2025, jalan dan jembatan nasional secara fungsional sudah berfungsi normal. Waktu itu kami kejar penuh dengan bantuan TNI-Polri dan masyarakat agar segera fungsional. Karena kami diwanti-wanti Bapak Presiden agar jangan sampai pasokan logistik dan bahan bakar terganggu ke daerah-daerah terdampak,” ujar Dody.
Sinergi lintas sektor percepat pemulihan infrastruktur
Keberhasilan pemulihan jalan dan jembatan nasional tidak terlepas dari sinergi lintas sektor yang terjalin di lapangan. Kementerian PU bekerja sama dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat untuk mempercepat proses perbaikan. Kolaborasi ini memungkinkan pengerahan sumber daya secara maksimal, termasuk alat berat dan tenaga kerja, dalam waktu yang relatif singkat.
Dody menekankan bahwa percepatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan keberlanjutan. Meski dikejar waktu, kualitas pekerjaan tetap menjadi perhatian agar infrastruktur yang dipulihkan dapat digunakan secara optimal dan aman oleh masyarakat.
Upaya kolektif ini juga menunjukkan bahwa penanganan bencana memerlukan kerja bersama, bukan hanya tanggung jawab satu institusi. Keterlibatan masyarakat lokal turut membantu proses pemulihan berjalan lebih efektif karena memahami kondisi wilayah secara langsung.
Progres penanganan jalan daerah terus dikebut
Selain infrastruktur nasional, perhatian pemerintah juga tertuju pada jalan dan jembatan daerah yang terdampak bencana. Kementerian PU mencatat terdapat sekitar 2.066 ruas jalan daerah dan 779 jembatan daerah yang mengalami kerusakan akibat bencana di Sumatera.
Hingga saat ini, penanganan jalan daerah telah mencapai sekitar 91 persen. Pemerintah menargetkan seluruh ruas jalan daerah dapat diselesaikan dan kembali berfungsi penuh pada Agustus 2027. Progres ini dinilai cukup baik mengingat luas wilayah dan tingkat kerusakan yang beragam di setiap daerah.
Pemulihan jalan daerah menjadi penting karena berperan langsung dalam menghubungkan desa-desa, sentra produksi, serta akses masyarakat ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Tanpa jalan daerah yang memadai, manfaat pemulihan jalan nasional tidak akan dirasakan secara maksimal.
Pemulihan jembatan daerah hadapi tantangan geografis
Berbeda dengan jalan daerah, penanganan jembatan daerah berjalan lebih lambat. Hingga kini, progres penyelesaiannya baru mencapai sekitar 43 persen. Salah satu kendala utama adalah lokasi sejumlah jembatan yang berada di wilayah sangat terpencil, sehingga menyulitkan mobilisasi alat dan material konstruksi.
Pemerintah menargetkan seluruh jembatan daerah dapat rampung paling lambat pada Oktober 2028. Meski membutuhkan waktu lebih panjang, upaya pemulihan tetap dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan tingkat urgensi masing-masing lokasi.
Kehadiran jembatan sangat krusial bagi masyarakat di wilayah terpencil karena menjadi satu-satunya akses penghubung. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memastikan setiap jembatan yang dibangun kembali memiliki daya tahan lebih baik terhadap potensi bencana di masa depan.
Komitmen pemerintah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana di Sumatera menunjukkan progres yang menggembirakan.
Pemerintah pusat bersama kementerian dan lembaga terkait terus bekerja keras di lapangan untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan sesuai rencana.
Meski demikian, Pratikno menegaskan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu terus dikawal agar pemulihan tidak hanya bersifat sementara. Ia menekankan pentingnya membangun daerah terdampak menjadi lebih baik dan lebih tangguh dibandingkan sebelum bencana terjadi.
“Kita berkomitmen membangun daerah terdampak menjadi lebih baik dan lebih tangguh,” ujarnya. Komitmen ini menjadi dasar bagi setiap kebijakan dan program rehabilitasi yang dijalankan pemerintah.
Pembangunan infrastruktur pengendali risiko jangka panjang
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur pengendali risiko bencana. Pratikno mencontohkan langkah konkret yang dilakukan Kementerian PU, seperti pembangunan bendungan baru di wilayah yang sebelumnya belum memiliki infrastruktur pengendali risiko.
Pembangunan bendungan dan infrastruktur sejenis dinilai penting untuk mengurangi dampak bencana di masa mendatang, terutama banjir dan longsor. Upaya ini tidak hanya berfungsi sebagai respons pascabencana, tetapi juga sebagai investasi perlindungan jangka panjang bagi masyarakat.
Dengan pulihnya infrastruktur nasional dan terus berjalannya rehabilitasi infrastruktur daerah, pemerintah berharap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Sumatera dapat kembali normal. Lebih dari itu, proses ini diharapkan mampu menciptakan sistem infrastruktur yang lebih tangguh, adaptif, dan siap menghadapi risiko bencana di masa depan.
