JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto diketahui menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh nasional pada Jumat malam.
Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta. Agenda itu kemudian menjadi perhatian publik karena disebut melibatkan tokoh-tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah.
Informasi awal mengenai pertemuan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia menyebut Presiden Prabowo bertemu dengan beberapa tokoh yang menyebut diri sebagai oposisi untuk membahas kondisi bangsa dan negara. Pertemuan ini digambarkan sebagai forum dialog dan pertukaran pandangan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan penjelasan resmi. Ia membenarkan adanya pertemuan di Kertanegara pada Jumat, 30 Januari 2026, dan menegaskan bahwa pertemuan itu bersifat dialog terbuka dengan tokoh masyarakat.
Lokasi Pertemuan Dan Tokoh Yang Hadir
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut digelar di kediaman Presiden RI di Jalan Kertanegara, Jakarta. Beberapa tokoh yang hadir di antaranya Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Zuhro, serta mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Susno Duadji.
“Ya di antaranya ada Profesor Siti Zuhro, ada diskusi mengenai masalah kepemiluan. Kemudian ada Pak Susno, berdiskusi masalah penegakan hukum. Macam-macam di situ ada beberapa banyak,” ungkap Prasetyo di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu, 31 Januari 2026.
Menurut Prasetyo, diskusi dalam pertemuan tersebut mencakup berbagai isu strategis. Topik yang dibahas menyesuaikan latar belakang dan keahlian masing-masing tokoh, sehingga pembahasan berlangsung dalam suasana dialog yang konstruktif.
Penegasan Istana Soal Status Tokoh
Prasetyo Hadi menepis anggapan bahwa para tokoh yang hadir merupakan oposisi pemerintah. Ia menegaskan bahwa mereka adalah tokoh masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu kebangsaan. Presiden Prabowo, kata dia, terbuka untuk berdialog dengan berbagai kalangan.
“Tidak, tidak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan,” ujar Prasetyo.
Ia menambahkan bahwa pertemuan tersebut menjadi ruang bagi Presiden untuk mendengar pandangan kritis dari luar pemerintahan. Dialog semacam ini dinilai penting untuk menjaga kualitas kebijakan publik dan memastikan pemerintahan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Pemaparan Program Presiden Selama Setahun Terakhir
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan penjelasan terkait program-program yang telah dijalankan selama lebih dari satu tahun terakhir masa pemerintahannya. Prasetyo menyebut seluruh program tersebut berorientasi pada kepentingan rakyat dan negara.
“Kemudian juga beliau menjelaskan program-program yang dalam satu tahun lebih beberapa bulan ini beliau jalankan yang semua memang berorientasi untuk kepentingan rakyat, orientasi untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegas Prasetyo.
Penjelasan tersebut diberikan sebagai bagian dari dialog dua arah. Presiden tidak hanya menerima masukan, tetapi juga menyampaikan visi dan langkah kebijakan yang telah dan akan dijalankan dalam waktu mendatang.
Tidak Libatkan Tokoh Politik Aktif
Prasetyo juga menegaskan bahwa tidak ada tokoh politik aktif yang terlibat dalam pertemuan tersebut. Ia menampik spekulasi bahwa agenda tersebut berkaitan dengan manuver politik atau kepentingan kekuasaan.
“Enggak ada, enggak ada,” ujar Prasetyo singkat ketika ditanya mengenai kehadiran tokoh politik.
Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik. Istana menekankan bahwa pertemuan tersebut murni forum diskusi kebangsaan dan tidak terkait dengan agenda politik praktis.
Versi Menhan Dan Isu Pengelolaan Negara
Dilansir dari Antara, pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh itu berlangsung pada Jumat malam, 30 Januari 2026. Para tokoh yang hadir disebut menyatakan diri sebagai oposisi, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
“Tadi malam Bapak Presiden dan beberapa tokoh nasional yang tanda kutip mengatakan oposisi,” kata Sjafrie Sjamsoeddin saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia yang mengikuti retreat di kawasan Cibodas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 31 Januari 2026.
Sjafrie tidak merinci siapa saja tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, ia menjelaskan bahwa pembahasan utama berfokus pada bagaimana negara seharusnya dikelola secara baik oleh seluruh pihak yang terlibat.
Menurut Sjafrie, banyak persoalan dalam pengelolaan negara yang membuat Indonesia tidak diuntungkan. Ia menyinggung praktik dari sebagian pihak swasta yang tidak mematuhi regulasi usaha demi keuntungan pribadi, hingga dugaan kebocoran anggaran negara.
“Bahkan saya menerima (laporan) kurang lebih Rp 5.777 triliun dari bank Himbara yang menyalurkan kepada korporasi. Padahal, kita punya APBN 300 sekian triliun rupiah. Kemana kebocoran anggaran itu?,” kata Sjafrie kepada para peserta retreat.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pertemuan di Kertanegara tidak sekadar bersifat silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang diskusi serius mengenai tata kelola negara. Dialog antara Presiden dan para tokoh diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan.