JAKARTA - Upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong hilirisasi mineral dan batubara (minerba) mulai menunjukkan hasil. Hingga Agustus 2025, realisasi investasi di sektor ini sudah mencapai sekitar USD 3–4 miliar dari target tahunan sebesar USD 7–8 miliar.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak terlepas dari strategi besar pemerintah dalam mengoptimalkan potensi tambang domestik, khususnya melalui pengolahan bauksit di dalam negeri.
“Investasi di bidang hilirisasi, untuk sektor minerba, tahun ini itu kan ditargetkan kurang lebih sekitar USD 8 miliar, USD 7–8 miliar. Realisasinya sekitar USD 3–4 miliar, sampai di bulan Agustus,” jelas Bahlil saat ditemui di JCC, Jakarta.
Hilirisasi Jadi Senjata Utama Pemerintah
Selama ini, sebagian besar komoditas tambang Indonesia diekspor dalam bentuk mentah. Padahal, nilai tambah sebenarnya baru muncul setelah komoditas tersebut diolah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi. Karena itu, hilirisasi menjadi agenda utama pemerintah untuk mengerek investasi sekaligus memperkuat industri dalam negeri.
Bahlil menekankan, bauksit adalah salah satu komoditas prioritas yang kini masuk tahap hilirisasi. Pemerintah sudah menetapkan aturan tegas berupa larangan ekspor bahan mentah, sehingga investor terdorong untuk membangun fasilitas pengolahan di dalam negeri.
“Dan ini bagian daripada apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk dorong hilirisasi bauksit,” ujarnya.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap keuntungan dari komoditas tambang tidak lagi dinikmati negara lain, melainkan memberikan dampak langsung bagi perekonomian nasional.
Larangan Ekspor Bauksit: Strategi Tarik Investasi
Bahlil menjelaskan, kebijakan larangan ekspor bahan mentah bauksit bukan hanya sekadar regulasi pembatasan. Langkah ini merupakan bagian integral dari agenda transformasi ekonomi nasional.
“Bauksit ini adalah salah satu komoditas yang akan kita dorong untuk hilirisasi. Dan sekarang kita sudah melarang ekspor bahan mentahnya. Ini sebagai bagian dari upaya untuk bagaimana bisa meningkatkan investasi,” tegasnya.
Kebijakan ini sejalan dengan arah pembangunan Indonesia yang ingin lepas dari ketergantungan ekspor komoditas mentah. Dengan adanya larangan tersebut, investor asing maupun domestik dipacu untuk mendirikan smelter, refinery, atau industri turunan yang bisa menyerap tenaga kerja, menciptakan rantai pasok baru, sekaligus memberikan multiplier effect bagi perekonomian.
Penjelasan Kementerian ESDM
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menambahkan bahwa larangan ekspor bijih bauksit yang berlaku sejak Juni 2023 bukanlah keputusan mendadak. Menurutnya, kebijakan ini sudah dipersiapkan sebagai bagian dari transisi panjang menuju industrialisasi nasional.
"Larangan ekspor bukan hanya soal pendapatan negara, tapi strategi membangun kemandirian industri nasional," ujar Tri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (1/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa meskipun Indonesia memiliki cadangan bauksit besar, produksi bijih justru menurun sejak kebijakan tersebut diberlakukan. Pada 2022, produksi tercatat 31,8 juta ton, kemudian turun menjadi 19,8 juta ton pada 2023, dan kembali menyusut menjadi 16,8 juta ton pada 2024.
Meski demikian, penurunan produksi bukan berarti ancaman. Menurut Tri, kondisi ini justru menandakan adanya pergeseran dari ekspor bahan mentah menuju pengolahan dalam negeri. Hal ini diharapkan menghasilkan produk dengan nilai jual lebih tinggi dan berkontribusi pada ketahanan industri nasional.
Indonesia Menuju Pusat Hilirisasi
Dengan target investasi USD 7–8 miliar pada 2025, pemerintah optimistis langkah hilirisasi dapat mempercepat transformasi ekonomi. Hilirisasi bauksit bukan hanya tentang menekan ekspor mentah, tetapi juga menciptakan peluang baru di bidang energi, manufaktur, hingga teknologi berbasis mineral.
Strategi ini juga menjadi salah satu cara Indonesia menegaskan diri sebagai pusat hilirisasi di Asia Tenggara. Dengan semakin banyaknya smelter beroperasi, diharapkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah global, tetapi juga pemain penting dalam rantai industri dunia.
Dampak Langsung bagi Ekonomi Nasional
Keberhasilan investasi minerba hingga USD 4 miliar per Agustus 2025 memberikan sinyal positif bagi perekonomian. Pertama, adanya realisasi ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap stabilitas regulasi di Indonesia. Kedua, hilirisasi bauksit diyakini akan menyerap ribuan tenaga kerja lokal, terutama di daerah penghasil tambang.
Selain itu, keberadaan industri pengolahan di dalam negeri berpotensi meningkatkan devisa negara melalui ekspor produk bernilai tambah. Dengan demikian, kontribusi sektor minerba terhadap PDB tidak hanya datang dari volume produksi, melainkan juga dari kualitas produk yang dihasilkan.
Konsistensi Kebijakan Jadi Kunci
Meski sudah menunjukkan capaian positif, tantangan tetap ada. Pemerintah dituntut konsisten dalam menjalankan kebijakan hilirisasi, mulai dari penegakan larangan ekspor mentah, penyediaan infrastruktur, hingga memastikan iklim investasi kondusif.
Jika konsistensi ini terjaga, bukan mustahil target investasi hingga USD 8 miliar pada 2025 bisa tercapai, sekaligus menjadikan Indonesia pemain kunci dalam pasar mineral global.
Realisasi investasi minerba yang sudah mencapai USD 4 miliar hingga Agustus 2025 menandakan bahwa strategi hilirisasi pemerintah mulai membuahkan hasil. Bauksit menjadi komoditas unggulan yang kini diarahkan ke pengolahan domestik, sementara kebijakan larangan ekspor diposisikan sebagai instrumen untuk menarik investasi industri dalam negeri.
Seperti yang ditegaskan Bahlil Lahadalia, agenda hilirisasi tidak hanya soal meningkatkan angka investasi, tetapi juga bagian dari transformasi ekonomi nasional. Dengan dukungan regulasi yang konsisten, Indonesia berpotensi menjelma sebagai pusat hilirisasi global yang memberi manfaat luas bagi perekonomian dan masyarakat.