JAKARTA - Pembangunan infrastruktur penunjang pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus bergulir dengan fokus pada konektivitas antarlembaga negara. Salah satu langkah penting diwujudkan melalui proyek pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang secara resmi dimulai setelah penandatanganan kontrak.
Hutama Karya (Persero) dipercaya sebagai pemimpin konsorsium dalam proyek strategis ini, yang kehadirannya diharapkan mampu menunjang kelancaran layanan publik dan mobilitas masyarakat di pusat penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
Penandatanganan yang dilakukan di Gedung Otorita IKN, Kalimantan Timur, dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Direktur Sarana Prasarana Sosial Otorita IKN Ir. Agus Ahyar, Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga, serta Direktur Operasi II Hutama Karya Gunadi.
Adapun kontrak ditandatangani oleh EVP Divisi Sipil Umum Hutama Karya Rizky Agung bersama perwakilan anggota KSO lainnya. Momen ini menjadi momentum penting dalam memastikan seluruh rangkaian pembangunan berjalan sesuai target dan arahan pemerintah.
Menurut Basuki Hadimuljono, pembangunan jalan ini bukan hanya menambah fasilitas fisik penunjang pemerintahan, melainkan juga menghadirkan infrastruktur yang mengedepankan estetika serta prinsip keberlanjutan lingkungan.
Ia menegaskan bahwa konstruksi harus dilakukan secara tertib dengan manajemen yang solid, serta melibatkan kolaborasi yang efektif dari seluruh pihak yang terlibat. Tujuannya jelas: mewujudkan infrastruktur berstandar tinggi yang merepresentasikan wajah modern Ibu Kota Nusantara sekaligus memastikan setiap ruang publik tetap berkelanjutan bagi generasi mendatang.
“Pembangunan proyek Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif ini bukan sekadar membangun fisik, tetapi juga menjaga kualitas, estetika, dan prinsip keberlanjutan lingkungan. Karena itu, kami mendorong agar manajemen konstruksi dijalankan secara tertib, serta setiap pihak berkolaborasi dengan baik sesuai perannya untuk mewujudkan infrastruktur berstandar tinggi di Ibu Kota Nusantara,’’ ujar Basuki Hadimuljono selaku Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Ruang lingkup proyek Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif ini berskala besar dan komprehensif. Di bawah koordinasi Otorita IKN, pekerjaan yang dilakukan melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) ini meliputi pembangunan jalan sepanjang 6,418 kilometer berikut multi utility tunnel, jembatan, serta elemen pendukung seperti drainase, penerangan jalan umum (PJU), dan penataan lanskap kawasan.
Pekerjaan ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2027. Dengan hadirnya infrastruktur tersebut, Kawasan Yudikatif yang menjadi pusat peradilan negara akan memiliki jalur penghubung utama yang memperlancar akses antarlembaga hukum dan pemerintahan.
Dari sisi perusahaan, Hutama Karya memandang proyek tersebut sebagai bentuk kontribusi strategis bagi pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan yang terintegrasi dan efisien. Seperti disampaikan Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, Jalan Kawasan Yudikatif akan memperkuat konektivitas antarlembaga pemerintahan di KIPP sekaligus menciptakan mobilitas yang efisien serta berkelanjutan.
“Jalan Kawasan Yudikatif akan memperkuat konektivitas antar lembaga pemerintahan di KIPP dan menjadi fondasi mobilitas yang efisien serta berkelanjutan. Kami berkomitmen pada mutu dan ketepatan waktu sehingga hasilnya memberi nilai tambah bagi negara,” terangnya. Komitmen pada kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu terus dijaga agar hasil pembangunan memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.
Lebih jauh lagi, keberadaan proyek ini diharapkan memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Pada tahap konstruksi, optimalisasi tenaga kerja lokal menjadi salah satu fokus agar proyek tidak hanya berdampak pada percepatan pembangunan IKN, tetapi juga membuka peluang kesejahteraan bagi warga yang tinggal di wilayah sekitar Kalimantan Timur.
Selain itu, pengembangan jaringan jalan akan meningkatkan akses masyarakat terhadap pusat ekonomi maupun layanan publik baru yang akan berkembang di sekitarnya, seiring berfungsinya ibu kota negara yang baru.
Dalam keterangan selanjutnya, Mardiansyah menegaskan bahwa proyek ini secara khusus menerapkan prinsip green infrastructure. Mulai dari penggunaan material yang memiliki jejak karbon lebih rendah hingga penerapan sistem drainase yang mendukung keberlanjutan lingkungan kota, setiap elemen dirancang untuk meningkatkan ketangguhan kawasan perkotaan terhadap perubahan iklim.
“Penerapan prinsip green infrastructure—mulai dari pemilihan material berjejak karbon lebih rendah hingga perancangan sistem drainase berkelanjutan—ditujukan untuk meningkatkan ketangguhan lingkungan perkotaan serta mewujudkan kota yang nyaman dan efisien energi,” ujar Mardiansyah dalam keterangan resmi. Pendekatan tersebut sepenuhnya sejalan dengan visi IKN sebagai kota hijau, modern, dan berdaya saing di tingkat global.
Di tengah transformasi besar menuju Ibu Kota Nusantara yang fungsional, pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif ini menjadi simbol kesiapan infrastruktur dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan tata kelola pemerintahan secara efektif. Dukungan berbagai BUMN Karya dan arahan Otorita IKN mencerminkan sinergi nyata untuk menghadirkan sistem pemerintahan masa depan yang efisien dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Seiring pembangunan yang terus berlangsung hingga 2027, keberhasilan proyek ini akan menjadi tolok ukur penting dalam memastikan seluruh wilayah KIPP terhubung secara optimal.
Hutama Karya bersama seluruh mitra KSO berkomitmen menyelesaikan pekerjaan sesuai standar tinggi serta tetap memperhatikan dampak sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab pembangunan IKN sebagai simbol masa depan Indonesia. Pembangunan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat identitas kawasan sebagai pusat yudikatif negara yang memberikan layanan hukum terbaik untuk seluruh warga.
Dengan kualitas konstruksi yang diawasi dan perencanaan jangka panjang yang matang, Jalan Kawasan Yudikatif akan berdiri sebagai bagian penting dari wajah baru Indonesia yang lebih maju, lebih merata, dan selaras dengan perkembangan zaman.
Harapan besar kini tertuju pada percepatan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lembaga negara di pusat pemerintahan. Proyek ini juga menjadi simbol konsistensi pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik berkualitas dan meningkatkan konektivitas antarlembaga menyeluruh di IKN.
