JAKARTA - Dalam rangka mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto—Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengambil langkah strategis dengan memperkuat kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN).
Penguatan ini dilakukan agar penyelenggaraan program dapat berjalan efektif, terkoordinasi lintas sektor, dan memiliki tata kelola yang transparan serta berkelanjutan.
BGN Jadi Pilar Utama dalam Implementasi MBG
Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa BGN merupakan lembaga kunci yang akan menjadi pelaksana utama program MBG. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi langkah penting agar program prioritas nasional ini dapat berjalan optimal di seluruh daerah Indonesia.
“Kami terus berkoordinasi dengan lintas sektor dalam mendukung program-program prioritas Presiden. Untuk menyukseskan program MBG ini, kami juga melakukan penguatan kelembagaan Badan Gizi Nasional,” ujar Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut Rini, penguatan kelembagaan mencakup beberapa aspek penting seperti sistem manajemen organisasi, digitalisasi, tata kelola, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Hal ini diharapkan mampu memperkuat fondasi pelaksanaan MBG agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri dirancang sebagai upaya pemerintah dalam menekan angka kekurangan gizi dan memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama bagi masyarakat prasejahtera dan kelompok rentan.
Program MBG Dorong Ketahanan Gizi dan Ekonomi Lokal
Rini mengungkapkan bahwa program MBG lahir dari kepedulian Presiden Prabowo terhadap masih tingginya angka kekurangan gizi di sejumlah daerah. Program ini dirancang agar seluruh warga negara, khususnya masyarakat kurang mampu, dapat memperoleh akses terhadap makanan sehat dan bergizi secara gratis.
Selain menyentuh aspek kesehatan masyarakat, pelaksanaan MBG juga memberikan efek domino terhadap penguatan ekonomi lokal. Pemerintah menggandeng berbagai pihak, mulai dari instansi pusat dan daerah, petani lokal, hingga komunitas masyarakat untuk memastikan bahan pangan yang digunakan berasal dari produk lokal berkualitas.
“Program ini bukan hanya tentang pemberian makanan bergizi, tetapi juga memastikan bahwa rantai pasoknya melibatkan pelaku ekonomi lokal. Dengan begitu, manfaatnya terasa ganda: masyarakat terpenuhi gizinya, sementara ekonomi desa turut tumbuh,” jelas Rini.
Dalam pelaksanaannya, MBG tidak hanya menitikberatkan pada penyaluran makanan, tetapi juga pada aspek keberlanjutan, keamanan pangan, dan keterlibatan masyarakat dalam memastikan mutu dan nilai gizi tetap terjaga.
KemenPANRB Fokus Perkuat Manajemen dan Kolaborasi Lintas Instansi
Rini menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG diarahkan untuk berjalan secara efektif dan kolaboratif, dengan melibatkan dua komponen utama: manajemen kerja BGN dan peran lintas instansi pemerintah.
Pada aspek manajemen kerja BGN, fokus utama diarahkan pada penguatan organisasi, sistem dan tata kelola, digitalisasi proses, serta registrasi penerima manfaat. KemenPANRB juga memperhatikan faktor kompetensi SDM, pengadaan dan penyaluran logistik, kemitraan antarinstansi, hingga manajemen risiko.
“Selain itu, penguatan dilakukan pada kompetensi SDM, penyediaan dan penyaluran, kemitraan, pemantauan dan evaluasi, serta manajemen risiko,” ujar Rini.
Sementara itu, dalam aspek kolaborasi lintas instansi, KemenPANRB menekankan pentingnya sinergi dalam menjaga keamanan dan mutu pangan, penetapan standar gizi, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti sanitasi, higiene, dan akses air bersih.
Kolaborasi tersebut juga mencakup jaminan produk halal, penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan bahan baku dan limbah, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hingga penguatan data dan sistem informasi. Semua upaya ini diarahkan untuk memastikan setiap elemen dalam pelaksanaan MBG berjalan sesuai prinsip good governance.
Dorong Transformasi Digital dan Penataan Kelembagaan Gizi Nasional
Sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi, KemenPANRB turut berperan dalam penataan kelembagaan dan tata kelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah BGN, yaitu Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (KPPG) dan SPPG. Penataan ini mencakup pemenuhan kebutuhan SDM yang kompeten serta penyesuaian struktur organisasi agar lebih adaptif terhadap tantangan di lapangan.
Rini menambahkan bahwa transformasi digital menjadi kunci utama dalam mendukung efektivitas pelaksanaan MBG. KemenPANRB mendorong percepatan integrasi layanan digital di lingkungan BGN, termasuk sistem pemantauan penyaluran, verifikasi data penerima, hingga evaluasi hasil program.
“Selain itu, Kementerian PANRB juga mendorong percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital BGN untuk mendukung efektivitas program MBG,” tuturnya.
Transformasi digital ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program, sekaligus memastikan setiap bantuan gizi sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Komitmen Pemerintah dalam Menjamin Akses Gizi untuk Semua
Langkah penguatan kelembagaan BGN oleh KemenPANRB menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu prioritas nasional.
Dengan dukungan tata kelola yang baik, koordinasi lintas sektor, serta integrasi digital yang kuat, MBG diharapkan menjadi tonggak penting dalam penanggulangan masalah gizi di Indonesia.
Rini Widyantini menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari seberapa banyak makanan bergizi yang disalurkan, tetapi juga dari bagaimana program ini mampu menciptakan perubahan nyata terhadap kualitas hidup masyarakat.
Melalui sinergi antara pusat dan daerah, serta pelibatan aktif berbagai sektor, program MBG diyakini dapat menjadi model implementasi kebijakan sosial yang efektif—menyentuh aspek kesehatan, ekonomi, dan kemandirian masyarakat secara bersamaan.
