JAKARTA - Kekosongan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU Shell belakangan memicu kekhawatiran masyarakat.
Namun pemerintah memastikan kondisi tersebut tidak mencerminkan situasi pasokan energi nasional secara keseluruhan. Pemerintah menegaskan stok BBM nasional dalam keadaan aman dan tersedia, baik di SPBU milik pemerintah maupun swasta, sehingga masyarakat diminta tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menekankan bahwa berbagai jenis BBM masih dapat diakses dengan normal. Pemerintah juga membuka opsi kerja sama antarperusahaan untuk menjaga distribusi tetap berjalan, khususnya ketika salah satu operator mengalami kendala pasokan.
Pemerintah Pastikan Ketersediaan BBM Nasional
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan stok BBM nasional berada dalam kondisi terkendali meski terjadi kekosongan di sejumlah SPBU Shell. Ia menyampaikan bahwa BBM jenis RON 92, RON 95, RON 98 hingga solar masih tersedia di berbagai SPBU lain. Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir akan potensi krisis energi dalam waktu dekat.
“Saya pikir semuanya ada ya, RON 92, RON 95, RON 98, semuanya ada kok. Solar juga ada. Jadi tinggal dilakukan B2B saja,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa persoalan yang terjadi bersifat teknis dan tidak berdampak sistemik.
Pemerintah melihat distribusi BBM secara nasional tetap berjalan normal. Kekosongan di satu jaringan SPBU dinilai tidak serta-merta menggambarkan gangguan pasokan nasional, karena masih terdapat banyak alternatif penyedia BBM lainnya.
Skema Kerja Sama Jadi Solusi Jangka Pendek
Bahlil menjelaskan pemerintah membuka ruang bagi mekanisme kerja sama business to business antarperusahaan BBM. Skema ini dinilai efektif sebagai solusi jangka pendek ketika terjadi gangguan pasokan pada salah satu operator SPBU. Melalui kerja sama tersebut, pasokan BBM dapat dialihkan sementara dari perusahaan lain agar distribusi tetap terjaga.
Langkah ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas pasokan di tingkat konsumen. Pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap bisa memperoleh BBM tanpa hambatan berarti, meskipun terdapat kendala administratif atau operasional pada salah satu perusahaan.
Dengan pendekatan ini, pemerintah juga berharap pelaku usaha dapat lebih fleksibel dan responsif dalam menghadapi dinamika pasar energi. Kolaborasi antarperusahaan dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Izin Impor BBM Shell Masih Dievaluasi
Terkait izin impor BBM milik Shell, Bahlil mengaku akan melakukan pengecekan lebih lanjut. Ia menyampaikan bahwa proses evaluasi masih berjalan dan belum ada keputusan final. “Nanti coba saya cek ya,” kata Bahlil singkat menanggapi pertanyaan awak media.
Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyampaikan bahwa izin impor BBM Shell masih dalam tahap evaluasi. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan belum dapat menambah pasokan dari luar negeri untuk jaringan SPBU mereka.
Belum diterbitkannya izin impor tersebut berdampak langsung pada ketersediaan stok di beberapa SPBU Shell. Tanpa tambahan pasokan, perusahaan kesulitan mengisi kembali tangki BBM di sejumlah lokasi.
Pertimbangan Evaluasi oleh Kementerian ESDM
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menegaskan bahwa proses evaluasi izin impor BBM Shell masih berlangsung. “Ya, kami evaluasi. Sedang dievaluasi,” ujar Laode ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Laode menjelaskan terdapat sejumlah pertimbangan yang mendasari evaluasi tersebut. Salah satunya adalah keterlambatan Shell dalam menyetujui pembelian BBM melalui PT Pertamina ketika kelangkaan sempat terjadi di SPBU swasta pada kuartal akhir 2025.
“Kan Shell itu terakhir kan menyetujui proses pembelian. Jadi, ya, kami evaluasi,” kata Laode. Pertimbangan ini menjadi bagian dari penilaian pemerintah untuk memastikan kelancaran distribusi dan komitmen perusahaan dalam menjaga pasokan energi nasional.
Dampak Kekosongan Tidak Bersifat Nasional
Pemerintah menegaskan kekosongan BBM di sejumlah SPBU Shell tidak mencerminkan kondisi pasokan BBM nasional secara keseluruhan. Pasokan BBM di SPBU lain, termasuk milik pemerintah dan operator swasta lainnya, masih berjalan normal dan dapat melayani kebutuhan masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah meminta masyarakat tidak panik dan tetap membeli BBM sesuai kebutuhan. Pemerintah juga terus memantau situasi di lapangan agar distribusi BBM tetap stabil dan tidak menimbulkan gangguan berkepanjangan.
Langkah evaluasi dan pengawasan ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kekosongan stok di masa mendatang. Pemerintah ingin memastikan setiap operator SPBU menjalankan kewajibannya dengan baik dalam menjaga pasokan.
Komitmen Pemerintah Jaga Ketahanan Energi
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan energi nasional. Ketersediaan BBM dinilai sebagai faktor vital bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, sehingga pengelolaannya menjadi prioritas utama.
Pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan pasokan energi tetap aman. Evaluasi izin impor, penguatan kerja sama antarperusahaan, serta pengawasan distribusi menjadi bagian dari strategi jangka pendek dan menengah.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap pengelolaan energi nasional tetap terjaga. Masyarakat diharapkan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa kekhawatiran akan kelangkaan BBM, sementara pemerintah memastikan pasokan tetap terkendali di seluruh wilayah Indonesia.
