JAKARTA - Upaya menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia memasuki babak baru setelah pertemuan antara regulator domestik dan Morgan Stanley Capital International atau MSCI.
Self-Regulatory Organization Indonesia yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta Danantara Indonesia menyusun formula bersama untuk merespons sejumlah catatan penting dari penyedia indeks global tersebut. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat fondasi pasar di tengah tekanan yang terjadi di lantai bursa.
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi regulator untuk menyelaraskan agenda reformasi yang selama ini telah disiapkan. Fokus pembahasan mengerucut pada isu transparansi kepemilikan saham dan likuiditas pasar yang dinilai krusial dalam penilaian MSCI terhadap pasar modal Indonesia.
Formula yang disusun diharapkan mampu menjawab kekhawatiran tersebut secara komprehensif dan berkelanjutan.
Fokus Reformasi Transparansi Pasar
Pelaksana Tugas Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan bahwa perhatian MSCI sejalan dengan rencana aksi percepatan reformasi pasar modal yang telah diumumkan sebelumnya. “Fokus utama berada pada klaster transparansi dan peningkatan likuiditas pasar,” ujar Hasan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (2/2/2026).
Menurut Hasan, salah satu sorotan utama MSCI adalah keterbukaan data kepemilikan saham, khususnya terkait pengungkapan ultimate beneficial owner. Isu ini dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan investor global terhadap tata kelola perusahaan tercatat di Indonesia.
Regulator menilai bahwa penguatan transparansi bukan hanya untuk memenuhi standar global, tetapi juga untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan informatif bagi seluruh pelaku. Dengan keterbukaan yang lebih luas, investor diharapkan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih akurat.
Proposal Keterbukaan Kepemilikan Saham
Dalam pertemuan tersebut, OJK bersama BEI dan KSEI secara resmi mengajukan proposal solusi kepada MSCI. Salah satu poin utama adalah rencana peningkatan keterbukaan data kepemilikan saham, termasuk bagi pemegang saham dengan porsi di bawah 5%.
“Kami punya rencana pemenuhan atas semua isu terkait, yaitu disclosure kepemilikan pemegang saham dengan porsi di bawah 5% yang kami komitmenkan dapat dilakukan bahkan hingga kepemilikan saham di atas 1%,” kata Hasan. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi struktur kepemilikan emiten.
Selain itu, OJK juga mengusulkan peningkatan granularitas klasifikasi investor dalam sistem KSEI. Jika saat ini investor dikelompokkan dalam sembilan kategori, ke depan klasifikasi tersebut akan diperluas menjadi 27 subsektor investor.
“Kita akan hadirkan granularity atau klasifikasi investor yang lebih terperinci. Data yang saat ini terbatas sembilan kategori akan diperluas menjadi 27 subsektor investor,” ujarnya. Langkah ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai komposisi investor di pasar modal Indonesia.
Dorong Likuiditas Lewat Kenaikan Free Float
Selain transparansi, isu likuiditas pasar menjadi perhatian utama lainnya. OJK menyampaikan proposal kenaikan batas minimal saham publik atau free float dari 7,5% menjadi 15%. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham di bursa.
“Kami sudah sampaikan proposal kenaikan free float dari 7,5% menjadi 15%, tentu dengan pelaksanaan bertahap dan dilakukan oleh seluruh pelaku,” tutur Hasan. Pendekatan bertahap dipilih agar emiten memiliki waktu menyesuaikan struktur kepemilikannya.
Regulator menilai bahwa peningkatan free float akan memperluas saham yang beredar di publik sehingga memperbaiki kedalaman pasar. Dengan likuiditas yang lebih baik, volatilitas diharapkan dapat diredam dan kepercayaan investor meningkat.
Respons MSCI Dan Komitmen Lanjutan
Hasan menilai diskusi dengan MSCI berlangsung konstruktif dan terbuka. Bahkan, MSCI disebut bersedia memberikan panduan teknis terkait metodologi penilaian indeks yang mereka gunakan. “Diskusi pertemuan itu sangat baik. Kami juga sepakat akan melanjutkan pembahasan di tingkat teknis. Dari pihak MSCI bahkan bersedia memberikan guidance untuk menjelaskan metodologi mereka,” ungkapnya.
Ke depan, OJK berkomitmen untuk menyampaikan perkembangan reformasi pasar modal secara berkala kepada publik. Transparansi proses ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan pelaku pasar dan investor. “Kami sepakat akan melakukan regular update kepada publik mengenai progres yang kami lakukan dan berharap akan mendapatkan konfirmasi penerimaan,” pungkas Hasan.
Komitmen tersebut menjadi sinyal bahwa regulator serius menindaklanjuti hasil pertemuan dengan MSCI, bukan sekadar wacana jangka pendek. Reformasi pasar modal diposisikan sebagai agenda berkelanjutan.
Tekanan IHSG Dan Pandangan Investor
Di tengah upaya penyelamatan pasar, Indeks Harga Saham Gabungan pada Senin justru ditutup melemah. IHSG turun 4,88% atau 406,88 poin ke level 7.922,73. Data IDX Mobile menunjukkan sebanyak 753 saham melemah, sementara hanya 63 saham yang menguat.
Nilai transaksi tercatat mencapai 48,05 miliar saham dengan nilai Rp29,05 triliun dan kapitalisasi pasar sebesar Rp14.239 triliun. Sejumlah saham berkapitalisasi besar seperti AMMN, ASII, dan BMRI turut menekan indeks, meski beberapa saham perbankan besar masih mencatatkan penguatan.
Danantara menilai penurunan tersebut lebih sebagai penyesuaian pasar. Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir menekankan pentingnya berinvestasi berdasarkan fundamental. “Kita harus melihat saham-saham jangan hanya short term. Investasi itu harus memikirkan medium to long term,” katanya. Pandangan ini menegaskan bahwa reformasi struktural tetap menjadi kunci pemulihan kepercayaan pasar modal.
