JAKARTA - Pemerintah menekankan percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh agar siap sebelum bulan suci Ramadan pada pertengahan Februari 2026. 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan kehadiran negara dalam memastikan kondisi masyarakat membaik secara signifikan. Fokus utama adalah perbaikan jalan, fasilitas publik, serta hunian sementara yang terdampak bencana pada November 2025.

AHY menyampaikan hal ini dalam acara “Town Hall Meeting: Akselerasi Dekarbonisasi Transportasi” di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta, Senin. Politikus Partai Demokrat itu berharap masyarakat terdampak dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman menjelang Ramadan. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan stabilitas dan kemudahan akses bagi warga di wilayah terdampak.

Peningkatan kualitas hunian sementara di Aceh

Salah satu langkah konkret pemerintah adalah pembangunan hunian sementara atau huntara untuk masyarakat terdampak. Huntara ini tersebar di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, dengan Aceh menjadi prioritas utama karena kondisi infrastrukturnya paling parah. AHY memastikan huntara yang telah dibangun kini mulai ditempati, memberikan masyarakat tempat tinggal sementara yang aman dan layak.

Pemerintah mengawasi proses pembangunan secara ketat untuk memastikan standar keamanan dan kenyamanan terpenuhi. Kehadiran huntara menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam membantu warga yang kehilangan rumah akibat bencana. Langkah ini juga memudahkan akses masyarakat ke fasilitas dasar, termasuk air bersih, listrik, dan sarana kesehatan.

Pemulihan akses transportasi dan fasilitas publik

Selain hunian, perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas publik menjadi fokus utama. AHY menegaskan bahwa jalan yang menghubungkan desa-desa terdampak diperbaiki agar distribusi logistik dan mobilitas warga tidak terganggu. Perbaikan ini diharapkan mendukung aktivitas ekonomi lokal yang sempat terhenti akibat kerusakan infrastruktur.

Fasilitas publik seperti sekolah, pasar, dan pusat kesehatan juga menjadi perhatian. Pemerintah berupaya memastikan sarana tersebut dapat digunakan kembali sebelum bulan Ramadan. Dengan akses transportasi yang membaik, warga dapat kembali beraktivitas normal, termasuk berbelanja kebutuhan pokok dan berangkat sekolah tanpa hambatan.

Pengawasan ketat proses rehabilitasi dan rekonstruksi

AHY menekankan pentingnya pengawasan langsung terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menyebutkan kunjungan lapangan baru-baru ini di Aceh Tamiang menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan awal pascabencana. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan hunian, perbaikan jalan, dan fasilitas publik agar selesai tepat waktu.

Proses pengawasan ini melibatkan koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan masyarakat lokal. Partisipasi warga dianggap penting untuk memastikan pembangunan sesuai kebutuhan, mempercepat pemulihan, dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

Kolaborasi pusat dan daerah untuk percepatan pemulihan

Pemulihan Aceh tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga koordinasi dengan pemerintah daerah. Kolaborasi ini penting untuk mengoptimalkan distribusi bantuan, pengerahan tenaga kerja, serta pemanfaatan sumber daya lokal. AHY menekankan bahwa sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan rekonstruksi yang cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, partisipasi sektor swasta dan LSM juga diharapkan mempercepat rehabilitasi. Pendekatan terpadu ini mampu meminimalkan waktu pemulihan dan mengurangi risiko kesalahan dalam pembangunan fasilitas. Targetnya adalah semua infrastruktur dasar berfungsi optimal sebelum pertengahan Februari.

Kesiapan Aceh menyambut bulan Ramadan

Dengan fokus pada huntara, akses transportasi, dan fasilitas publik, pemerintah menargetkan Aceh siap menghadapi bulan Ramadan. AHY berharap masyarakat dapat menjalani ibadah, aktivitas sosial, dan kegiatan ekonomi dengan lancar. Peningkatan kualitas infrastruktur diharapkan juga mendukung kegiatan perdagangan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Langkah-langkah percepatan ini menunjukkan upaya menyeluruh pemerintah dalam memastikan kehadiran negara terasa nyata bagi warga terdampak. Dengan koordinasi, pengawasan, dan pembangunan infrastruktur yang terencana, Aceh diproyeksikan mencapai kondisi yang lebih baik menjelang bulan suci.

Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memiliki tempat tinggal yang layak, tetapi juga akses transportasi dan fasilitas umum yang mendukung kualitas hidup sehari-hari. Keberhasilan pemulihan ini menjadi langkah penting bagi pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah menghadirkan solusi jangka panjang.