JAKARTA - Pemerintah resmi memperketat pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 1 April 2026.
Untuk mobil pribadi, kuota BBM subsidi ditetapkan maksimal 50 liter per hari, lebih rendah dari kebijakan sebelumnya yang mencapai 60 liter per hari. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang ditandatangani Wahyudi Anas pada 30 Maret 2026.
Langkah ini merupakan tindak lanjut Rapat Terbatas Kabinet pada 28 Maret 2026 sebagai antisipasi potensi krisis energi akibat ketegangan geopolitik global, terutama di Timur Tengah. Pemerintah menilai penguatan efisiensi energi menjadi instrumen penting untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan keuangan negara.
Pembatasan BBM Subsidi Berdasarkan Jenis Kendaraan
Aturan ini menetapkan kuota pembelian Solar subsidi (Biosolar) bagi berbagai jenis kendaraan. Kendaraan roda empat pribadi dibatasi maksimal 50 liter per hari, kendaraan umum roda empat maksimal 80 liter per hari, dan kendaraan roda enam atau lebih hingga 200 liter per hari. Sementara kendaraan layanan publik seperti ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah mendapat kuota 50 liter per hari.
Pembatasan serupa juga berlaku untuk BBM jenis Pertalite (RON 90), dengan maksimal 50 liter per hari per kendaraan untuk mobil pribadi maupun umum. Langkah ini diharapkan mendorong penggunaan BBM lebih efisien dan mencegah penyalahgunaan subsidi.
Sistem Pencatatan dan Pelaporan BBM
Setiap transaksi pembelian BBM subsidi wajib mencatat nomor polisi kendaraan. Badan usaha penugasan bertanggung jawab menyampaikan laporan distribusi secara berkala setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Pemerintah menegaskan bahwa BBM yang melebihi batas kuota akan dihitung sebagai BBM non-subsidi dengan harga pasar, sehingga pembeli tidak akan mendapatkan subsidi.
Kebijakan ini menegaskan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi BBM, sekaligus memberi insentif bagi masyarakat untuk menggunakan BBM subsidi sesuai kebutuhan dan kuota yang telah ditetapkan.
Kebijakan Pembatasan Sebelumnya dan Penyesuaian
Sebelumnya, pembatasan BBM subsidi sudah berlaku sejak 2020 sesuai Perpres No. 191 Tahun 2014 dan SK BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020. Kuota untuk kendaraan pribadi roda empat sebelumnya 60 liter per hari, kendaraan umum 80 liter per hari, dan kendaraan roda enam ke atas hingga 200 liter per hari.
Penyesuaian terbaru menjadi bagian dari strategi pemerintah menghadapi tantangan global, sekaligus memastikan BBM subsidi tetap tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Harga BBM Subsidi dan Non-Subsidi Terbaru
Pertamina menetapkan harga BBM subsidi sama secara nasional mulai 1 April 2026, yakni Pertalite Rp 10.000 per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter. Sementara harga BBM non-subsidi berbeda di setiap wilayah. Misalnya, di DKI Jakarta dan Jawa Barat, harga Pertamax Rp 12.300 per liter, Pertamax Turbo Rp 13.100, dan Dexlite Rp 14.200.
Di Sumatera Barat, harga Pertamax Rp 12.900, Pertamax Turbo Rp 13.650, dan Pertamina Dex Rp 15.100. Wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua memiliki penyesuaian harga sesuai biaya distribusi dan wilayah pemasaran.
Tujuan dan Dampak Kebijakan
Pembatasan BBM subsidi ini bertujuan menekan konsumsi energi berlebih, mendorong efisiensi, dan menjaga keuangan negara. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran bagi yang membutuhkan.
Kebijakan ini juga mendukung transformasi budaya energi nasional dan menjadi langkah adaptasi menghadapi tantangan global. Dengan pencatatan yang ketat, pelaporan rutin, dan penyesuaian harga, pemerintah menekankan transparansi dan akuntabilitas distribusi BBM.
Imbauan Pemerintah kepada Masyarakat
Pemerintah mengimbau masyarakat menyesuaikan kebutuhan BBM dengan kuota yang ditetapkan. Kendaraan pribadi disarankan merencanakan pengisian bahan bakar agar tidak melebihi batas maksimal 50 liter per hari. Dengan disiplin penggunaan BBM subsidi, subsidi dapat lebih tepat sasaran, sekaligus mendukung efisiensi energi nasional.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan BBM subsidi, menekan defisit anggaran, dan memastikan keberlanjutan pasokan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.