JAKARTA - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan penghematan energi mulai April 2026 mendapat perhatian dari parlemen.
Sejumlah langkah dinilai perlu disiapkan agar kebijakan tersebut tidak sekadar simbolik. Pendekatan berbasis data dianggap penting untuk memastikan dampak nyata. Selain itu, sektor prioritas perlu ditentukan secara jelas. Kebijakan pun diharapkan mampu menekan konsumsi energi nasional.
Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari mengusulkan pemerintah mengambil langkah lebih konstruktif. Ia menilai kebijakan penghematan energi harus disertai audit nasional. Audit tersebut mencakup sektor publik dan industri. Dengan begitu, konsumsi energi dapat dipetakan secara akurat. Kebijakan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran.
Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa itu menekankan pentingnya pendekatan sistemik. Pemerintah juga diminta mempercepat transisi energi terbarukan. Efisiensi penggunaan listrik di fasilitas negara perlu ditingkatkan. Selain itu, transportasi massal harus diperkuat. Langkah ini dinilai efektif menekan konsumsi bahan bakar minyak.
Ratna menyampaikan bahwa kebijakan hemat energi harus berbasis data. Menurutnya, dampak nyata hanya bisa dicapai jika sektor prioritas ditentukan. Ia juga menilai kebijakan tidak boleh sekadar perubahan administratif. Kebijakan harus menyentuh sumber konsumsi terbesar. Dengan demikian, efisiensi energi dapat berlangsung berkelanjutan.
Audit energi sebagai dasar kebijakan strategis
Usulan audit energi nasional dianggap penting sebagai langkah awal. Audit dapat mengidentifikasi sektor dengan konsumsi tertinggi. Pemerintah kemudian dapat menentukan strategi penghematan. Kebijakan yang diambil menjadi lebih terukur. Hal ini menghindari pendekatan yang bersifat simbolik.
Ratna menilai penghematan energi tidak cukup pada perubahan pola kerja aparatur. Sektor industri dan transportasi perlu menjadi fokus utama. Konsumsi energi di kedua sektor tersebut cukup besar. Tanpa intervensi signifikan, efisiensi sulit dicapai. Audit menjadi alat penting untuk merumuskan kebijakan.
Pendekatan berbasis data juga meningkatkan akuntabilitas. Kebijakan dapat dievaluasi secara berkala. Pemerintah bisa melihat efektivitas langkah yang diambil. Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar perbaikan. Dengan begitu, program hemat energi lebih berkelanjutan.
Dorongan transisi energi dan efisiensi fasilitas negara
Selain audit, percepatan transisi energi terbarukan menjadi perhatian. Ratna menilai ketergantungan pada energi fosil perlu dikurangi. Penggunaan sumber energi alternatif harus ditingkatkan. Langkah ini sejalan dengan agenda transformasi energi nasional.
Efisiensi listrik di fasilitas negara juga perlu diperbaiki. Gedung pemerintah dinilai memiliki potensi penghematan besar. Pengelolaan energi yang baik dapat menekan konsumsi. Teknologi hemat energi bisa diterapkan secara bertahap. Upaya ini diharapkan memberi contoh bagi sektor lain.
Ratna juga menekankan pentingnya manajemen energi yang terintegrasi. Penggunaan listrik harus dipantau secara berkala. Dengan pemantauan, pemborosan dapat dihindari. Kebijakan efisiensi menjadi lebih efektif. Pemerintah pun dapat menghemat anggaran operasional.
Penguatan transportasi massal kurangi konsumsi BBM
Penguatan transportasi massal dinilai sebagai solusi jangka panjang. Transportasi publik dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dampaknya, konsumsi bahan bakar minyak menurun. Kemacetan juga dapat dikurangi.
Ratna menilai investasi transportasi massal harus diprioritaskan. Infrastruktur transportasi publik perlu diperluas. Akses yang mudah akan mendorong masyarakat beralih. Kebijakan ini dinilai lebih berdampak dibanding perubahan pola kerja.
Selain itu, transportasi massal mendukung pengurangan emisi. Lingkungan menjadi lebih bersih. Efisiensi energi juga meningkat. Kebijakan hemat energi dapat berjalan seiring dengan target keberlanjutan.
Pemerintah siapkan strategi berbasis pengalaman sebelumnya
Sebelumnya, pemerintah telah menyusun strategi penghematan energi. Kebijakan ini mencakup sektor pendidikan dan kesehatan. Pelayanan umum juga menjadi perhatian. Tujuannya memastikan efisiensi tanpa mengganggu layanan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menyatakan kebijakan dirumuskan berbasis data. Pemerintah mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas saat pandemi. Pendekatan tersebut dinilai efektif. Dampak negatif dapat diminimalkan.
Menurutnya, kebijakan harus menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan. Proses pembelajaran tidak boleh terganggu. Pelayanan publik juga harus optimal. Oleh karena itu, koordinasi lintas kementerian menjadi kunci. Implementasi kebijakan diharapkan berjalan lancar.
Transformasi energi jangka panjang jadi prioritas DPR
Ratna menegaskan DPR akan mengawal kebijakan penghematan energi. Ia menilai program tidak boleh bersifat jangka pendek. Kebijakan harus menjadi bagian transformasi energi nasional. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan berkelanjutan.
Ia juga menekankan perbaikan manajemen energi di gedung pemerintah. Efisiensi industri perlu didorong. Transportasi publik harus dioptimalkan. Langkah langkah tersebut dinilai memberikan dampak besar.
Koordinasi lintas lembaga dinilai sangat penting. Pemerintah dan DPR perlu bersinergi. Tujuannya memastikan kebijakan berjalan efektif. Penghematan energi menjadi agenda nasional.
Dengan pendekatan sistemik, kebijakan hemat energi diharapkan lebih efektif. Audit energi, transisi energi, dan transportasi massal menjadi kunci. DPR mendorong kebijakan berbasis data. Pemerintah pun diharapkan mampu mewujudkan transformasi energi nasional.