JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama untuk kemajuan pariwisata nasional.
Menurutnya, promosi pariwisata yang gencar tidak akan efektif tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pariwisata di Gedung DPR, Senayan, Rabu lalu.
Novita menyoroti ketidakseimbangan antara upaya branding pariwisata Indonesia di tingkat global dan kesiapan infrastruktur destinasi. Infrastruktur dasar seperti akses jalan, sanitasi, serta konektivitas antar moda transportasi publik masih menjadi tantangan utama. Jika tidak diperhatikan, promosi besar-besaran hanya akan menghasilkan ekspektasi tanpa kenyataan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan pariwisata harus dibarengi dengan perencanaan tata ruang yang matang. Tanpa integrasi dengan aspek lingkungan dan tata ruang ekologis, destinasi wisata berisiko mengalami kerusakan dan ketidakberlanjutan. Sinergi antar kementerian menjadi kunci agar pembangunan fisik mendukung pertumbuhan sektor wisata.
Infrastruktur Dasar Menjadi Tulang Punggung Pariwisata
Menurut Novita, sebagian anggaran promosi sebaiknya dialihkan untuk membenahi akses jalan menuju destinasi utama. Infrastruktur dasar juga mencakup sistem sanitasi, fasilitas publik, serta konektivitas dengan transportasi umum. Dengan fasilitas yang memadai, wisatawan akan mendapatkan pengalaman yang aman dan nyaman.
“Promosi tanpa kesiapan infrastruktur itu seperti menjual janji. Kementerian pariwisata belum menyiapkan strategi visi jangka panjang yang lebih substansial untuk kemajuan pariwisata alih-alih hanya fokus mengerjakan proyek event saja,” ujar Novita. Pernyataan ini menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas strategis.
Selain itu, kesiapan infrastruktur akan meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia di mata dunia. Wisatawan internasional cenderung memilih destinasi yang mudah diakses, aman, dan memiliki fasilitas memadai. Infrastruktur yang kuat juga mendukung pengembangan ekonomi lokal di sekitar destinasi.
Koordinasi Antar Kementerian Perlu Diperkuat
Novita menegaskan bahwa pembangunan destinasi wisata tidak bisa berjalan sendiri oleh Kementerian Pariwisata. Perlu ada koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KLHK, dan BUMN. Tanpa sinergi, pembangunan fisik yang dilakukan bisa tidak selaras dengan tata ruang ekologis dan rencana jangka panjang.
“Pariwisata tidak bisa hanya berbicara event dan promosi saja. Pariwisata harus lebih berani memikirkan grand desain infrastruktur 10 tahun mendatang, jika tidak Pariwisata Indonesia akan tenggelam,” tegasnya. Pesan ini menekankan pentingnya strategi jangka panjang agar pariwisata berkembang berkelanjutan.
Koordinasi antar kementerian juga penting untuk menghindari tumpang tindih proyek dan memaksimalkan penggunaan anggaran. Dengan perencanaan yang matang, pembangunan destinasi bisa lebih terarah dan berdampak positif bagi masyarakat sekitar.
Promosi Harus Sejalan Dengan Kesiapan Fisik Destinasi
Meskipun promosi wisata Indonesia sangat gencar hingga ke mancanegara, kesiapan fisik destinasi masih tertinggal. Novita menilai promosi yang tidak diimbangi dengan infrastruktur akan menurunkan kualitas pengalaman wisatawan. Hal ini dapat berdampak pada reputasi Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan.
Wisatawan modern menuntut kenyamanan, keamanan, dan kemudahan akses. Jalan menuju lokasi wisata yang rusak, fasilitas sanitasi yang minim, dan transportasi yang tidak terintegrasi akan menjadi penghalang utama. Infrastruktur fisik yang kuat akan mendukung promosi yang telah digencarkan oleh Kemenpar.
Selain itu, kesiapan infrastruktur juga berkaitan dengan keberlanjutan pariwisata. Dengan fasilitas yang memadai, destinasi dapat menjaga ekosistem lokal dan mencegah kerusakan lingkungan akibat kunjungan wisata yang tinggi.
Pembangunan Berkelanjutan Untuk Destinasi Wisata
Novita menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Infrastruktur yang dibangun harus adaptif terhadap kondisi lingkungan, mudah dirawat, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini penting agar pariwisata dapat berkembang dalam jangka panjang.
Perencanaan yang matang juga meliputi pemetaan kebutuhan wisatawan, kapasitas pengunjung, dan pengelolaan sumber daya alam di sekitar destinasi. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan.
Sinergi antara pembangunan fisik, tata ruang, dan promosi akan menciptakan ekosistem pariwisata yang kuat. Pendekatan ini menjadi fondasi penting bagi strategi nasional untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus menjaga kelestarian alam dan budaya.
Harapan Komisi VII Untuk Masa Depan Pariwisata
Novita berharap kritik dan masukan dari Komisi VII dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam perencanaan pembangunan pariwisata. Fokus pada infrastruktur dasar diyakini akan meningkatkan efektivitas promosi wisata dan kualitas destinasi.
Dengan strategi jangka panjang, Indonesia berpotensi menjadi destinasi wisata unggulan yang menarik wisatawan lokal maupun internasional. Pembangunan yang selaras antara infrastruktur, tata ruang, dan promosi akan membawa pariwisata Indonesia ke level yang lebih tinggi.
Anggota DPR ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus visioner dan berorientasi pada hasil nyata. Infrastruktur yang kuat akan menjadi pilar utama agar Indonesia mampu bersaing di kancah pariwisata global dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
Dengan demikian, perhatian utama Kementerian Pariwisata ke depan harus mengedepankan pembangunan fisik destinasi yang matang dan terpadu, sehingga strategi promosi yang telah berjalan dapat memberikan hasil optimal.