JAKARTA - Pemerintah Indonesia berencana membangun tujuh pabrik pupuk baru dalam kurun waktu 5–10 tahun mendatang dengan total anggaran mencapai Rp50 triliun. Langkah strategis ini bertujuan memperkuat kemandirian industri pupuk nasional sekaligus meningkatkan efisiensi produksi.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya modernisasi fasilitas produksi untuk menekan biaya dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. “Kita bisa mendirikan pabrik baru karena efisiensi efektif tadi.
Rancangan kita adalah membangun tujuh pabrik baru 5–10 tahun. Komut [PT Pupuk Indonesia] mengatakan bisa diresmikan lima unit sebelum 2029. Ini adalah revolusi luar biasa,” ujarnya dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih Sektor Pertanian di Jakarta.
Amran menambahkan bahwa dengan pabrik baru, biaya produksi pupuk bisa ditekan hingga lebih dari seperempat dibandingkan fasilitas lama. Selain itu, efisiensi penggunaan bahan baku gas juga meningkat signifikan; pabrik lama menggunakan sekitar 43%, sedangkan pabrik baru diperkirakan hanya 22–23% bahan baku gas.
Revitalisasi Pabrik Lama dan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Selain pembangunan pabrik baru, pemerintah juga fokus merevitalisasi pabrik pupuk tua. Revitalisasi ini termasuk pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari distribusi langsung dari pabrik ke petani, penyederhanaan proses penyaluran, hingga pengawasan ketat dari hulu ke hilir.
“Kita merevitalisasi sektor pupuk karena pupuk adalah darah pertanian. Tanpa pupuk, kita tidak bisa berproduksi. Ini langkah cepat pemerintah untuk menolong petani, meningkatkan produksi pangan, dan memastikan tidak ada lagi kelangkaan pupuk di lapangan,” kata Amran.
Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pupuk bersubsidi juga menjadi bagian dari strategi ini. Bagi pihak yang terbukti melanggar, termasuk korporasi, akan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha dan proses hukum pidana sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.
Dampak Ekonomi dari Modernisasi Industri Pupuk
Revitalisasi pabrik pupuk dan tata kelola distribusi bersubsidi telah menghasilkan efisiensi besar bagi negara. Pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp10 triliun, menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26%, serta meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga Rp2,5 triliun pada 2026. Proyeksi keuntungan total mencapai Rp7,5 triliun.
Selain itu, langkah ini diperkirakan dapat menambah volume pupuk bersubsidi sebanyak 700.000 ton secara bertahap hingga 2029, sehingga kebutuhan pupuk nasional dapat terpenuhi tanpa gangguan. “Dengan adanya pabrik baru dan revitalisasi, kita tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga stabilitas harga pupuk dan ketersediaan di lapangan,” jelas Amran.
Target Operasional dan Proyeksi Ke Depan
Dari tujuh pabrik yang direncanakan, lima di antaranya ditargetkan beroperasi paling lambat pada 2029. Pembangunan ini akan menjangkau berbagai wilayah strategis untuk memastikan distribusi pupuk lebih merata dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku.
Saat ini Indonesia memiliki sekitar 12–13 pabrik pupuk yang beroperasi, dan kehadiran pabrik baru akan menambah kapasitas produksi nasional secara signifikan. Amran menekankan bahwa kolaborasi lintas kementerian, PT Pupuk Indonesia, dan pihak swasta sangat diperlukan agar proyek ini berjalan efektif, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kemandirian industri pupuk di Tanah Air.
“Ini adalah revolusi industri pupuk yang akan memberikan dampak luas bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Dengan investasi sebesar Rp50 triliun, Indonesia siap menjadi produsen pupuk yang mandiri, efisien, dan berdaya saing tinggi,” kata Amran menutup konferensi persnya.