JAKARTA - Kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai menunjukkan hasil nyata. Indikator ekonomi domestik perlahan berbalik arah ke zona positif, ditandai dengan pulihnya tren penjualan ritel, peningkatan konsumsi, hingga kembali ekspansinya sektor manufaktur.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai strategi tersebut berhasil menggerakkan permintaan masyarakat, sekaligus menjaga likuiditas perekonomian.
“Orang kan sangsi apa bisa menimbulkan demand? Kelihatannya strategi betul, demand-nya mulai tumbuh lagi. Jadi, perilaku ekonomi kita sesuai dengan buku-buku teori ekonomi itu. Kalau dikasih uang cukup, akan tumbuh demand-nya,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta.
Tanda-Tanda Pemulihan Konsumsi
Salah satu bukti konkret dampak kebijakan ini adalah meningkatnya penjualan ritel. Setelah sempat tertekan pada Agustus, data September 2025 mencatat pertumbuhan 5,8%. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam enam bulan terakhir, sekaligus tertinggi dalam kurun satu setengah tahun.
“Tren penjualan ritel yang katanya lesu-lesu. Ini tadinya Agustus turun, September gonjang-ganjing turun sedikit awal bulan, sekarang tumbuhnya 5,8%. Jadi tertinggi dalam satu setengah tahun terakhir, enam bulan dan setahun ini juga paling tinggi,” jelas Purbaya.
Selain itu, proporsi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi meningkat hingga 75,1%. Kondisi ini memberi sinyal bahwa daya beli masyarakat mulai bangkit kembali, sehingga roda ekonomi domestik bergerak lebih kuat.
PMI Manufaktur Masih Positif
Indikator lain yang diamati pemerintah adalah Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia. Meski pada September 2025 mencatat angka 50,4, atau sedikit menurun dibanding periode sebelumnya, level tersebut masih berada di zona ekspansi.
Purbaya menilai penurunan ini hanya bersifat sementara. “PMI Manufaktur Indonesia masih positif. Walaupun masih turun saya yakin nanti kalau manufacturing agak delay. Lihat dulu demand-nya naik apa nggak. Begitu naik, nanti PMI ke depan akan naik. Suplai pun akan mengikuti demand,” ujarnya.
Dengan permintaan yang mulai bergerak, ia optimistis sektor manufaktur akan ikut pulih seiring berjalannya waktu.
Penyaluran Kredit Lebih Agresif
Kebijakan penempatan dana Rp 200 triliun ini ditujukan untuk memperkuat likuiditas perbankan sekaligus menurunkan biaya dana (cost of fund). Hasilnya, suku bunga perbankan bisa ditekan sehingga penyaluran kredit lebih agresif.
Hingga akhir September 2025, lebih dari Rp 112 triliun telah disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit produktif. Artinya, lebih dari separuh dana pemerintah sudah mengalir untuk menopang konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Artinya lebih dari separuh dana yang ditempatkan sudah bekerja untuk menopang konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Inisiatif ini bukan hanya soal likuiditas, ini soal penciptaan multiplier effect menurunkan cost of fund, mendorong pembiayaan sektor ril, dan menjaga momentum pemulihan,” kata Purbaya.
Dengan aliran dana yang semakin deras ke sektor produktif, multiplier effect yang diharapkan pemerintah mulai terlihat nyata: daya beli meningkat, investasi bergairah, dan kegiatan usaha kembali bergerak.
Distribusi Dana ke Himbara
Penempatan dana tersebut dilakukan melalui empat bank Himbara dan satu bank syariah, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). Total alokasi dana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 dengan rincian:
BRI: Rp 55 triliun
BNI: Rp 55 triliun
Bank Mandiri: Rp 55 triliun
BTN: Rp 25 triliun
BSI: Rp 10 triliun
“Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan ya. Ini kita kirim ke lima bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Jadi saya pastikan, dana yang harus dikirim masuk ke sistem perbankan hari ini. Pasti pelan-pelan akan ke kredit, sehingga ekonominya bisa bergerak,” ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Sabtu lalu.
Menjaga Ketahanan Ekonomi
Menurut Purbaya, strategi pemerintah menempatkan dana jumbo di bank BUMN tidak hanya soal menjaga likuiditas. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memastikan ketahanan pangan, mendorong konsumsi masyarakat, dan menjaga momentum pemulihan ekonomi setelah periode perlambatan.
Indikator makro seperti pertumbuhan penjualan ritel, proporsi konsumsi rumah tangga, hingga kinerja manufaktur menjadi bukti bahwa kebijakan tersebut memberi dampak langsung pada aktivitas domestik. Ke depan, pemerintah berharap momentum positif ini dapat terus terjaga sehingga ekonomi nasional lebih tangguh menghadapi tekanan global.