JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) meminta penjelasan resmi terkait pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut “ada beberapa kilang dibakar” dalam rapat Komisi XI DPR RI pada 30 September 2025. Pernyataan tersebut dinilai FSPPB potensial menimbulkan multitafsir dan berisiko merusak reputasi pekerja, perusahaan, serta institusi pemerintah.
Presiden FSPPB, Arie Gumilar, menekankan pentingnya kehati-hatian pejabat negara saat menyampaikan pernyataan di ruang publik. Menurutnya, setiap pernyataan yang tidak didukung bukti investigasi teknis dan hukum yang jelas berisiko menimbulkan kesan keliru di masyarakat.
“Karena itu, FSPPB meminta agar pernyataan itu segera diluruskan dengan penjelasan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Arie dalam keterangan tertulis di Jakarta
Potensi Dampak pada Reputasi dan Persepsi Publik
FSPPB menegaskan bahwa tanpa dukungan fakta yang akurat, pernyataan tersebut dapat merugikan martabat pekerja Pertamina, kredibilitas perusahaan, dan citra pemerintah. Arie menekankan, klarifikasi resmi menjadi langkah penting untuk memastikan publik menerima informasi yang benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau spekulasi negatif.
“Jika pernyataan tidak didukung bukti faktual, perlu dikoreksi untuk menjaga martabat pekerja, perusahaan, dan negara,” tambah Arie.
Kompleksitas Pembangunan dan Revitalisasi Kilang
Dalam kesempatan yang sama, FSPPB menyoroti kompleksitas pembangunan kilang minyak, termasuk proyek strategis berskala besar seperti Refinery Development Master Plan (RDMP). Arie menjelaskan, pembangunan kilang bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari pembangunan peradaban industri yang membutuhkan investasi besar, koordinasi lintas sektor, dan kesabaran jangka panjang.
“Pembangunan kilang melibatkan faktor kebijakan politik-ekonomi, aspek sosial budaya, pemenuhan standar keselamatan-lingkungan, hingga kompleksitas konstruksi berteknologi tinggi. Menyederhanakan tantangan ini dapat mereduksi kerja keras seluruh pihak yang terlibat,” jelasnya.
Menurut FSPPB, memahami tantangan ini penting agar publik menghargai proses panjang dan kerja keras pekerja serta manajemen Pertamina dalam memastikan proyek kilang berjalan sesuai rencana.
Komitmen FSPPB terhadap Kedaulatan Energi
Selain meminta klarifikasi, FSPPB menegaskan komitmennya untuk mendorong reintegrasi Pertamina dari hulu hingga hilir, yang diyakini dapat memperkuat kedaulatan energi Indonesia, menekan impor migas, dan menciptakan tata kelola lebih efisien.
“FSPPB akan selalu berdiri di garda terdepan membela martabat pekerja Pertamina dan menjaga kredibilitas perusahaan, sembari mendorong terwujudnya sistem energi nasional yang berdaulat, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” tegas Arie.
Langkah ini juga dimaksudkan untuk memperkuat posisi Pertamina sebagai pengelola energi nasional yang mampu memenuhi kebutuhan domestik dan mendukung stabilitas pasokan serta harga energi.
Tantangan Industri Migas dan Transparansi Informasi
Kasus pernyataan Menkeu ini menjadi pengingat bagi semua pihak terkait pentingnya transparansi informasi dalam industri energi. Arie menekankan bahwa media komunikasi publik dan pernyataan pejabat negara harus senantiasa akurat, agar tidak menimbulkan spekulasi atau keraguan terhadap proses pembangunan infrastruktur strategis.
FSPPB melihat bahwa keberhasilan proyek kilang tidak hanya diukur dari sisi teknis, tetapi juga dari dukungan regulasi, koordinasi antarinstansi, serta pemahaman masyarakat terhadap tantangan pembangunan energi.
Dengan meminta klarifikasi resmi, FSPPB ingin menegaskan bahwa pekerja dan manajemen Pertamina bekerja berdasarkan fakta dan prosedur yang jelas, serta semua pihak harus menghargai proses panjang pembangunan kilang. FSPPB juga menegaskan kembali peran strategisnya dalam mendorong kedaulatan energi nasional, menjaga kredibilitas perusahaan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap industri migas.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa setiap pernyataan publik memiliki konsekuensi besar, sehingga akurasi informasi dan dukungan bukti faktual menjadi sangat krusial bagi reputasi pekerja, perusahaan, dan institusi negara.